Headline9.com, MARTAPURA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti dugaan penyimpanan berkas audit oleh Inspektorat Daerah yang berkaitan dengan penyidikan pejabat hingga kepala desa. Praktik ini disebut terjadi di berbagai daerah, meski KPK tidak secara eksplisit menyebut Kabupaten Banjar.
Analis Tindak Pidana Korupsi (TPK) Ahli Madya KPK, Nur Cahyadi, mengungkapkan hasil temuan tersebut saat Sosialisasi Antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar, Rabu (29/4/2026).
“Ada juga yang menyembunyikan keburukan ke pimpinan. Hasil audit inspektorat itu semuanya ditaruh di lemari, bahkan di tingkat provinsi pun kasusnya sama. Perkara ini kami ketahui saat penyidikan di kecamatan, desa hingga kelurahan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, KPK juga memaparkan data penanganan kasus tindak pidana korupsi berdasarkan modus sepanjang 2024 hingga triwulan I 2025 yang mencapai 1.694 perkara. Gratifikasi dan suap menjadi modus paling dominan dengan 1.064 kasus, disusul pengadaan barang dan jasa (432 kasus), penyalahgunaan anggaran (57 kasus), pungutan atau pemerasan (44 kasus), perizinan (28 kasus), serta tindak pidana pencucian uang – TPPU (64 kasus).
KPK mengidentifikasi tiga sektor utama yang rawan menjadi pintu masuk praktik korupsi, yakni gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan balas budi, suap yang dilakukan secara tertutup, serta pemerasan yang bersifat memaksa dengan penyalahgunaan kewenangan.
Nur Cahyadi menekankan pentingnya integritas aparatur dalam menolak perintah ilegal. Menurutnya, loyalitas yang keliru justru kerap menyeret pejabat maupun pihak swasta ke dalam praktik korupsi.
“Kalau merasa tidak sesuai, tolak. Jangan sampai loyalitas justru menjerumuskan ke penjara,” tegasnya.
Semenjak didirikannya lembaga antirasuah itu, terdapat dua gubernur dan empat bupati di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang terbukti terlibat dalam kasus korupsi. Pola ini dinilai menunjukkan adanya kerentanan sistemik yang perlu segera dibenahi.
Tak hanya itu, pihaknya juga menyoroti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Banjar. Pada 2024, nilainya berada di level ‘Waspada’ dengan skor 76,72, sementara penilaian internal bahkan lebih rendah di angka 73,83. Faktor yang memengaruhi antara lain praktik nepotisme, penyalahgunaan fasilitas kantor, hingga kebiasaan menerima pemberian.
Pada 2025, skor SPI meningkat menjadi 78,18 atau masuk kategori ‘Terjaga’. Namun, penilaian internal masih berada pada level waspada dengan skor 76,12, dipengaruhi oleh integritas pelaksanaan tugas, pengelolaan SDM, serta indikasi perdagangan pengaruh (Trading In Influence).
KPK menegaskan bahwa meskipun secara umum berada pada kategori “Terjaga”, kondisi tersebut tidak menjamin bebas dari praktik korupsi.
“Status hijau tidak menjamin aman. Ada daerah yang tetap terkena OTT meski indeksnya baik. Jangan sampai terjadi di Kabupaten Banjar,” kata Nur Cahyadi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdakab Banjar, Rakhmat Dhani, menilai Inspektorat Daerah perlu memperkuat peran pengawasan dan pendampingan.
“Inspektorat harus mampu menjadi konsultan yang memberi kepastian terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. Ke depan akan dilakukan intervensi terhadap SKPD yang memiliki indeks SPI rendah,” ujarnya.
Ia menambahkan, perbedaan penilaian SPI internal dan eksternal menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya pada satuan kerja dengan kategori merah.
KPK pun mendorong penguatan sistem pengawasan dan integritas aparatur, guna mencegah praktik korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara serta merusak tata kelola pemerintahan daerah.
Reporter: Riswan | Editor: Nasrullah
