headline9.com, RANTAU – Bupati Tapin Yamani membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik (FKP) penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2027, Kamis (8/1/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Tapin Juanda, Pj Sekda Tapin Unda Absori, jajaran perangkat daerah, pemangku kepentingan, serta perwakilan masyarakat.
Dalam sambutannya, Yamani menegaskan Forum Konsultasi Publik merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Hal itu sesuai amanat Pasal 80 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur rancangan awal RKPD dibahas bersama perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
“Forum ini menjadi langkah awal untuk menghimpun aspirasi, saran, masukan, dan harapan seluruh pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2027,” ujarnya.
Ia menjelaskan, 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapin 2025–2029. Karena itu, RKPD 2027 akan menjadi pedoman dalam penyusunan KUA-PPAS dan APBD, sehingga konsistensi serta sinkronisasi terhadap tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan menjadi krusial.
Pada kesempatan tersebut, Yamani juga memaparkan capaian pembangunan selama satu tahun kepemimpinannya bersama Juanda. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tapin meningkat menjadi 74,98 poin dengan kategori tinggi. Angka kemiskinan ditekan hingga 2,91 persen, sementara pertumbuhan ekonomi hingga kuartal III 2025 mencapai 4,26 persen. Gini rasio juga menurun ke angka 0,236 poin.
Di bidang tata kelola keuangan, Pemkab Tapin kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada aspek akuntabilitas kinerja, Tapin memperoleh predikat BB atau sangat baik. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencatat indeks 3,95 kategori sangat baik, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan indeks 3,53 atau terdefinisi baik.
“Capaian lainnya, Kabupaten Tapin memperoleh predikat kabupaten sangat inovatif melalui Indeks Government Award, predikat daerah berkinerja baik dalam penurunan stunting, serta Mandaya Award pada bidang pemberdayaan dan perlindungan sosial,” tambahnya.
Yamani menegaskan berbagai capaian tersebut merupakan hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan dan menjalankan program pembangunan daerah. Ia pun mengapresiasi kontribusi masyarakat dan jajaran pemerintah daerah.
Ia berharap seluruh peserta Forum Konsultasi Publik aktif memberikan masukan dengan tetap memperhatikan arah kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga prioritas pembangunan 2027 benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapin.
