Headline9.com, JAKARTA – Pemerintah pusat bakal menerapkan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), bersamaan diberlakukannya kebijakan biodiesel B50, per 1 Juli 2026.
Kebijakan tersebut disampaikan dalam konferensi pers secara daring, pada Senin (31/3/2026) kemarin, berkenaan penerapan Work From Home (WFH) bagi ASN dan swasta yang dibahas bersama dengan sejumlah Kementerian Kabinet Merah Putih.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menyebut, kebijakan ini diambil sebagai langkah di tengah kondisi ketegangan global di Timur Tengah.
Pemerintah pusat juga tidak hanya memberlakukan pengaturan 50 liter per hari bagi kendaraan yang membayar secara manual. Pihaknya juga bakal menerapkan pembatasan pembelian melalui penggunaan barcode dari my Pertamina. “Langkah ini untuk memudahkan distribusi BBM,” ucap Airlangga Hartarto, melalui daring.
Pertamina, lanjut dia, siap mengimplementasikan blending untuk B50, pada 1 Juli 2026 nanti. Dikutip dari berbagai sumber, Biodiesel B50 merupakan campuran yang terdiri dari 50 persen bahan bakar jenis biodiesel dan 50 persen diesel fosil.
Tujuan utama penggunaan biodiesel B50 adalah meningkatkan pemanfaatan sumber daya biomassa domestik, menurunkan ketergantungan impor bahan bakar. “B50, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil hingga 4 juta kiloliter (kl),” ujarnya.
Jika dalam enam bulan, beber Airlangga, dapat menghemat bahan bakar (BBM) jenis fosil dan subsidi biodiesel hingga berkisar Rp48 triliun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan, diberlakukannya pembatasan BBM per 1 Juli 2026 selain dampak konflik global dan geopolitik. Tapi, dirinya memastikan pasokan energi khususnya BBM akan surplus ketika diterapkannya B50 tersebut.
“Januari 2026 lalu, kita sudah memiliki RDMP (kilang minyak) di Kalimantan Timur dan sudah beroperasi. Beroperasinya RDMP di Balikpapan ini dapat menghasilkan 5,6 juta kiloliter bahan bakar kendaraan dan 4,5 juta kiloliter solar. Artinya apa? Saya sebagai mantan sopir angkut, ya cukup lah itu 50 liter per hari dan pasti isinya full,” ujarnya.
Meski ada pembatasan BBM per 1 Juli 2026, Bahlil, mengungkapkan, ada pengecualian. “Khusus trayek seperti angkutan antar kota, provinsi, jaringan bus raya terpadu dan bus umum tidak dikenakan pembatasan 50 liter per hari,” papar dia.
Bahlil memastikan tidak ada kenaikan BBM subsidi meskipun ketegangan global turut memukul dan berdampak terhadap sejumlah energi. Terkait penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi, kondisinya masih jadi pembahasan alot antara pemerintah dengan pihak swasta.
“Kami belum bisa pastikan kapan harga non subsidi ditetapkan, kami harus menunggu kesepakatan bersama. Nanti akan kita bahas lagi,” ucapnya, kepada awak media saat konferensi pers.
Adanya ketegangan konflik dan geopolitik di Timur Tengah, Bahlil juga sempat menyinggung bahwa negeri Paman Sam turut ikut berkontribusi terhadap pasokan gas minyak bumi cair atau LPG. Selain itu, cadangan BBM di Indonesia juga diklaim berada di atas level standar minimum secara nasional.
“Pengganti cadangan BBM kita di Timur Tengah (Middle East) sudah ada. Sementara, kebutuhan LPG kita (Indonesia) yang juga ada di Timur Tengah itu hanya 20 persen. Sisanya kita ambil di luar Middle East, termasuk Amerika Serikat,” imbuhnya.
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa juga bakal menyiapkan anggaran hingga Rp100 triliun, hal tersebut sebagai stimulus mengantisipasi jika terjadi gejolak harga minyak global yang potensinya dapat meningkatkan beban subsidi energi.
“Kita masih punya ruang memberikan cushioning (bantalan) anggaran agar tetap berkesinambungan meski sedang menghadapi gejolak perekonomian dunia. Tidak perlu khawatir, jika defisitnya tak terkendali dan anggarannya morat-marit, kita akan kendalikan sampai akhir tahun,” paparnya.
Meski di tengah dampak gejolak global, Indonesia masih tetap melakukan impor bahan bakar minyak (BBM) ke sebagian Asia Tenggara. Di antaranya, RON90, RON95, RON98 dan RON93. Sementara, impor yang paling banyak adalah crude oil.
