BerandaBanjarFKP 2026 Resmi Dibuka, Tekankan Pelayanan Adil, Transparan dan Akuntabel

FKP 2026 Resmi Dibuka, Tekankan Pelayanan Adil, Transparan dan Akuntabel

Headline9.com, MARTAPURA – Bupati Banjar H Saidi Mansyur, resmi membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026, di salah satu Hotel, Banjarbaru, Kamis (8/4/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, mewakili Bupati Banjar menyampaikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelayanan.

Ia menekankan pentingnya standar pelayanan sebagai bentuk komitmen penyelenggara kepada masyarakat. Hal ini juga merupakan upaya bersama dalam membangun sistem pelayanan yang adil, transparan dan akuntabel.

“Adanya standar yang jelas, masyarakat mendapatkan jaminan bahwa layanan yang diterima memiliki alur yang cepat, mudah, terjangkau dan terukur,” ujarnya.

BACA JUGA :  Pasar Kuliner Barokah Diresmikan, Sajikan Kuliner Daerah

Ia menambahkan, standar pelayanan publik di Kabupaten Banjar selama ini telah berjalan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan dalam pemberian layanan serta pembangunan zona integritas yang terus ditingkatkan.

Meski demikian, Pemkab Banjar saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan khususnya efisiensi anggaran. Dia menegaskan bahwa kebijakan ini tak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kebijakan work from home (WFH) tetap kita ikuti, namun untuk pelayanan harus tetap berjalan seperti biasa,” tegasnya.

Pengawasan eksternal, menurutnya, sangat diperlukan guna memberikan masukan dan penilaian terhadap kualitas layanan. Termasuk pentingnya peran Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik.

BACA JUGA :  DPRD Pastikan Raperda Pro-Rakyat Segera Rampung

Sementara itu, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjar, M Ikhsan, mengatakan, forum yang diikuti 50 peserta ini merupakan agenda rutin tahunan yang menghadirkan narasumber dari Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan.

Melalui forum ini, lanjut Ikhsan, akan terjalin komunikasi dua arah antara pelaku usaha dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. “Diharapkan dapat menjadi wadah untuk menemukan solusi atas kendala yang dihadapi dalam pelayanan publik,” katanya.

- Advertisment -
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

Most Popular