headline9.com, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota Erna Lisa Halaby bersama Wakil Wali Kota Wartono menegaskan arah pembangunan daerah melalui visi Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera) dengan pendekatan berbasis data lintas organisasi perangkat daerah (OPD) sejak awal periode 2025–2029. Langkah ini untuk memastikan setiap kebijakan terukur, terintegrasi, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Strategi ini menjadi fondasi baru dalam tata kelola pembangunan Banjarbaru. Tidak lagi berjalan sektoral, setiap OPD kini bergerak dalam satu sistem yang terhubung, mulai dari perencanaan, penganggaran, penguatan sumber daya manusia, hingga pelaksanaan teknis di lapangan.
Data menjadi pijakan utama, bukan sekadar pelengkap kebijakan.
Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, menegaskan pembangunan daerah tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan parsial, melainkan harus berbasis data yang akurat dan terintegrasi.
“Pembangunan hari ini tidak cukup hanya berjalan, tetapi harus tepat sasaran. Karena itu, kita memastikan seluruh kebijakan berbasis data, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Semua OPD harus bergerak dalam satu arah yang sama, yaitu Banjarbaru EMAS,” ujarnya.
Langkah ini diperkuat dengan peran sentral Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) sebagai pengendali arah pembangunan. Seluruh data dari OPD, mulai dari kependudukan, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur, dihimpun dan diolah menjadi dasar perencanaan dalam dokumen RPJMD 2025–2029.
Dalam konteks ini, data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menjadi salah satu fondasi utama. Hingga 2026, jumlah penduduk Banjarbaru tercatat sebanyak 293.332 jiwa dengan cakupan kepemilikan e-KTP mencapai 99,68 persen dan akta kelahiran sebesar 98,92 persen. Tingginya cakupan ini memastikan akurasi data sebagai dasar penyaluran program pemerintah, mulai dari bantuan sosial hingga layanan pendidikan dan kesehatan.
Disdukcapil Banjarbaru mengungkapkan data kependudukan kini tidak hanya berfungsi sebagai administrasi, tetapi menjadi tulang punggung pembangunan.
Setiap program pemerintah sekarang harus berbasis data. Dengan data valid, penyaluran bantuan, layanan pendidikan, hingga kesehatan bisa tepat sasaran.
Dari sisi perencanaan, data diselaraskan dengan indikator pembangunan daerah oleh Bapperida. Indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, hingga capaian pendidikan dan kesehatan menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan.
Pada 2025, IPM Banjarbaru tercatat mencapai 82,20 dengan kategori sangat tinggi, tertinggi di Kalimantan Selatan. Angka harapan hidup berada di 75,44 tahun, sementara angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 3,44 persen. Capaian ini menunjukkan adanya korelasi kuat antara perencanaan berbasis data dengan implementasi program di lapangan.
Di sektor kesehatan, Dinas Kesehatan berperan dalam menjaga peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk melalui program penanganan stunting dan penguatan layanan kesehatan.
Sementara di sektor sosial, Dinas Sosial memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas, melalui program bantuan pangan, layanan BPJS, hingga penyediaan hunian layak.
Kepala Dinas Sosial Banjarbaru, Rokhyat Riyadi, menyampaikan intervensi sosial kini dilakukan secara terarah karena didukung data yang terintegrasi.
“Kami tidak lagi bekerja berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan data yang jelas. Siapa yang membutuhkan bantuan, di mana lokasinya, semua sudah terpetakan. Ini membuat program lebih efektif,” ujarnya.
Sementara itu, dari sisi penguatan sumber daya manusia aparatur, BKPSDM Banjarbaru mencatat jumlah ASN sebanyak 5.723 orang dengan Indeks Profesionalitas ASN mencapai 84,56 atau kategori tinggi. Penguatan sistem merit, manajemen talenta, serta digitalisasi kepegawaian menjadi strategi utama dalam memastikan ASN mampu menjalankan program pembangunan secara optimal.
“ASN adalah motor penggerak pembangunan. Kalau SDM kuat, maka seluruh program bisa berjalan dengan baik. Karena itu, kita fokus pada peningkatan kompetensi, integritas, dan profesionalitas,” ujar Kepala BKPSDM Banjarbaru Slamet Riyadi, S.Sos.
Dari sisi penganggaran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan fiskal daerah. Pada 2026, APBD Banjarbaru mengalami penyesuaian dari Rp1,7 triliun menjadi Rp1,4 triliun. Namun, melalui strategi efisiensi berbasis prioritas, program-program utama tetap berjalan.
“Kita fokus pada program yang berdampak langsung ke masyarakat. Yang tidak prioritas kita tunda, tapi pelayanan publik tetap harus berjalan,” ujar kepala BPKAD Drs. Rahmat Taufik, M.Si.
Efisiensi ini tidak menghambat pembangunan, justru mendorong OPD untuk lebih inovatif dalam menggunakan anggaran. Hasilnya, berbagai sektor tetap menunjukkan capaian positif.
Di sektor infrastruktur, Dinas PUPR melalui Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) mencatat pembangunan drainase sepanjang 12,5 kilometer serta pembangunan 14 embung dan kolam retensi. Upaya ini berhasil menurunkan jumlah titik banjir dari 52 menjadi 9 titik dalam periode 2025–2026.
Pendekatan yang digunakan tidak hanya konvensional, tetapi juga berbasis teknologi, seperti sistem telemetri untuk memantau curah hujan dan ketinggian air secara real-time, serta penerapan konsep zero run-off.
“Pengendalian banjir tidak bisa instan. Kita lakukan bertahap, mulai dari infrastruktur, pengaturan tata ruang, hingga teknologi. Hasilnya sudah mulai terlihat,” ujar Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Muhammad Deny Pramudji, ST, MT.
Di sektor pendidikan, Dinas Pendidikan mencatat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 88,94, tertinggi di Kalimantan Selatan. Angka rata-rata lama sekolah (RLS) mencapai 11,07 tahun dan harapan lama sekolah (HLS) 14,87 tahun. Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan secara signifikan.
Namun demikian, tantangan masih ada, terutama terkait anak tidak sekolah (ATS) dan kekurangan tenaga pendidik akibat pensiun.
Penyesuaian, termasuk distribusi guru dan peningkatan kompetensi melalui pelatihan. Ini penting untuk menjaga kualitas pendidikan.
Di sektor transportasi, Dinas Perhubungan mengembangkan layanan feeder Trans Banjarbaru, sebagai bagian dari sistem transportasi perkotaan modern. Sepanjang 2025, jumlah penumpang mencapai 162.001 orang, dan dalam tiga bulan pertama 2026 sudah mencapai 59.161 penumpang.
Sementara itu, sektor ekonomi diperkuat melalui Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja (Diskopumnaker) yang fokus pada pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja. Program ini berperan penting dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan seluruh capaian tersebut, terlihat jelas bahwa pembangunan Banjarbaru tidak berdiri sendiri di masing-masing sektor, melainkan terhubung dalam satu sistem yang saling mendukung.
Erna Lisa Halaby, menegaskan kolaborasi lintas OPD menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.
“Tidak ada satu OPD yang bisa bekerja sendiri. Semua harus terintegrasi, saling mendukung. Dengan data yang sama, kita bergerak ke arah yang sama,” ujarnya.
Pendekatan berbasis data ini menjadi bukti bahwa Banjarbaru tidak hanya membangun secara fisik, tetapi juga membangun sistem pemerintahan yang modern, adaptif, dan berkelanjutan.
Dengan fondasi tersebut, Banjarbaru kini berada pada jalur yang tepat untuk mewujudkan visi besar sebagai kota yang elok, maju, adil, dan sejahtera, dengan pembangunan yang tidak hanya terlihat, tetapi juga terukur dan dirasakan langsung oleh masyarakat. (nash)
