Headline9.com, MARTAPURA – Direktur Utama PT Air Minum (PTAM) Intan Banjar, Syaiful Anwar, dicecar anggota DPRD Kabupaten Banjar dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Kamis (30/4/2026).
Rapat sempat memanas saat anggota DPRD, Sunardi, beradu argumen dengan Syaiful. Sorotan utama bukan pada dividen, melainkan belum meratanya layanan air bersih, terutama di wilayah pelosok seperti Tatah Makmur dan Aluh-Aluh.
Sunardi mengungkapkan, banyak warga dan kepala desa mengeluhkan air yang tidak mengalir, padahal layanan air bersih dinilai penting, termasuk untuk mendukung upaya penurunan stunting.
Ia mempertanyakan kinerja PTAM yang telah menerima penyertaan modal berupa jaringan perpipaan dengan cakupan lebih dari 177 ribu pelanggan. “Kalau sudah berlangganan, itu hak pelanggan yang wajib dipenuhi,” tegas politisi Golkar dari dapil IV tersebut.
Dia juga meminta penjelasan penyebab utama persoalan, apakah dari sisi produksi atau jaringan distribusi, dan menegaskan agar pelayanan tidak dipolitisasi.
Menjawab hal itu, Dirut PTAM Intan Banjar, Syaiful Anwar, menyebut keterbatasan kapasitas intake menjadi kendala utama. Saat ini, kapasitas distribusi hanya 500 liter per detik, sementara agar kebutuhan dapat terpenuhi harus 700 liter per detik untuk melayani enam kecamatan.
Ia mengatakan, pihaknya merencanakan pembangunan intake baru di Sungai Tabuk untuk meningkatkan distribusi air ke wilayah Gambut, Sungai Tabuk, Tatah Makmur, dan Aluh-Aluh. Untuk air baku, perusahaan masih bergantung pada suplai dari BPAM Banjarkula dan pengolahan air Sungai Martapura.
Selain itu, Syaiful menjelaskan kendala teknis lain, seperti posisi pipa distribusi yang berada di atas jembatan, sehingga aliran air tidak optimal. Untuk pelanggan yang tidak terlayani, PTAM mengklaim tidak melakukan penagihan dan menyalurkan bantuan air secara gratis melalui mobil tangki.
“Kami tetap mengedepankan fungsi sosial. Untuk wilayah yang tidak teraliri, kami kirim air dengan tangki,” ujarnya.
Namun, pernyataan tersebut dibantah anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Helda Rina. Ia mengaku tidak pernah melihat distribusi air menggunakan mobil tangki di wilayahnya.
“Yang disampaikan Dirut soal bantuan air itu hampir tidak pernah saya temui. Jangan sampai ada wilayah yang dianaktirikan,” kritiknya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, banyak rumah di Kecamatan Tatah Makmur sudah terpasang meteran air, namun tidak berfungsi selama bertahun-tahun. Kondisi ini membuat sebagian warga mempertimbangkan beralih ke layanan air dari daerah lain.
Reporter: Riswan | Editor: Nasrullah
