headline9.com, RANTAU – Pemerintah Kabupaten Tapin kembali menorehkan prestasi di tingkat regional dengan meraih peringkat pertama kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Kalimantan 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan Kementerian Dalam Negeri pada acara yang berlangsung di Platinum Hotel and Convention Hall, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/5/2026).
Bupati Tapin, Yamani, hadir langsung menerima penghargaan tersebut didampingi Sekretaris Daerah Tapin Unda Absori, Kepala Bappelitbang Tapin Meidy Harris Prayoga, serta Kepala BKAD Tapin Haris Fadhilah.
Capaian tersebut menjadi bukti efektivitas berbagai program strategis Pemerintah Kabupaten Tapin dalam menekan angka kemiskinan dan mempercepat penurunan stunting hingga tingkat desa.
Yamani menyampaikan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintah daerah, stakeholder, dan masyarakat.
“Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi bukti bahwa kerja bersama yang konsisten mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kami ingin program yang dijalankan benar-benar dirasakan hingga tingkat bawah,” ujarnya.
Berdasarkan data pemerintah daerah, angka kemiskinan di Kabupaten Tapin pada 2025 tercatat sebesar 2,91 persen, sementara prevalensi stunting berada di angka 12,3 persen. Kedua indikator tersebut menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun.
“Ini menunjukkan kinerja yang terus membaik dalam penanganan kemiskinan dan stunting di Kabupaten Tapin,” tambahnya.
Untuk tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Tapin menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 2,5 persen dan prevalensi stunting ditekan hingga delapan persen.
Menurut Yamani, target tersebut didukung komitmen lintas sektor, baik dari organisasi perangkat daerah maupun sektor swasta.
“Kami terus memperkuat sinergi lintas sektor agar target tersebut bisa tercapai,” tegasnya.
Selain memperkuat program penanggulangan kemiskinan dan stunting, pemerintah daerah juga melakukan pengawasan rutin terhadap penggunaan dana desa agar tepat sasaran dan mendukung program prioritas daerah.
Pengawasan tersebut dilakukan melalui Inspektorat Kabupaten Tapin, termasuk dalam proses pengajuan alokasi dana desa.
“Pengawasan dana desa terus dilakukan agar penggunaannya tepat sasaran dan mendukung program prioritas daerah,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Tapin juga memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat melalui berbagai intervensi penanggulangan kemiskinan dan stunting, termasuk optimalisasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
“Fokus kami menjaga keberlanjutan program sekaligus memperluas manfaatnya agar masyarakat Tapin semakin sehat, mandiri, dan sejahtera,” pungkas Yamani.
