headline9.com, RANTAU – Pemerintah Kabupaten Tapin menerima insentif fiskal sebesar Rp3 miliar dari Kementerian Dalam Negeri setelah berhasil meraih peringkat pertama Regional Kalimantan 2026 dalam kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting.
Penghargaan sekaligus insentif tersebut diterima langsung Bupati Tapin, Yamani, pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Kalimantan 2026 yang digelar di Platinum Hotel and Convention Hall, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/5/2026).
Insentif fiskal tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat atas keberhasilan Kabupaten Tapin yang dinilai konsisten menekan angka kemiskinan dan stunting dalam beberapa tahun terakhir.
Yamani menegaskan tambahan anggaran tersebut akan difokuskan kembali untuk mendukung program penanganan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tapin.
“Tentu akan kita kembalikan ke penanganan tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah ingin memastikan setiap bantuan dari pemerintah pusat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan intervensi langsung.
Keberhasilan Kabupaten Tapin meraih predikat terbaik tingkat Regional Kalimantan disebut tidak terlepas dari kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (SKPD), hingga pemerintah desa dalam memperkuat program kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bappelitbang Kabupaten Tapin, Meidy Harris Prayoga, menjelaskan bahwa insentif fiskal tersebut memang diarahkan untuk memperkuat intervensi terhadap stunting dan kemiskinan ekstrem.
“Artinya memang ingin dikembalikan lagi ke penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
Ia menambahkan, penggunaan anggaran akan difokuskan pada intervensi langsung kepada masyarakat, termasuk dukungan di sektor pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
“Langsung diintervensi ke masyarakat. Baik itu sekolah maupun yang lain-lain,” tambah Meidy Harris Prayoga.
Pemerintah Kabupaten Tapin berharap tambahan dukungan anggaran tersebut semakin memperkuat berbagai program prioritas daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempercepat penurunan angka kemiskinan dan stunting secara berkelanjutan.
