headline9.com, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Karhutla di Aula Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH), Martapura, Kamis (25/6/2026). Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan dalam menghadapi musim kemarau 2026.
Rapat koordinasi dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea, didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha. Kegiatan dihadiri unsur BMKG, TNI, Polri, instansi vertikal, relawan, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Yudi Andrea mengatakan pemerintah daerah menjadikan upaya pencegahan sebagai prioritas utama melalui sinergi seluruh elemen masyarakat.
Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Banjar, pada 2025 tercatat 61 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar lebih dari 189 hektare. Sementara hingga periode Januari–Juli 2026 telah terjadi lima kejadian karhutla yang menghanguskan sekitar 39,8 hektare lahan, disertai munculnya 20 titik panas (hotspot) di sejumlah wilayah Kabupaten Banjar.
“Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan bahwa upaya pencegahan harus menjadi prioritas utama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Yudi menjelaskan langkah antisipasi dini menjadi semakin penting mengingat BMKG memperkirakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering, dengan puncak musim diprediksi terjadi pada Juli hingga September 2026.
Ia meminta para camat, lurah, dan kepala desa terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, pemerintah akan tetap melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah daerah juga meminta para camat, lurah, hingga kepala desa untuk terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Selain itu, penegakan hukum secara profesional akan tetap dilakukan terhadap pelanggar yang memicu terjadinya kebakaran,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, menyampaikan seluruh personel, peralatan, dan sumber daya dari berbagai instansi telah disiagakan untuk menghadapi potensi karhutla.
Menurutnya, setelah aktivasi posko utama dilakukan, pemerintah daerah juga akan mengoperasikan tiga posko strategis, yakni Posko Utama BPBD, Posko Martapura Barat, dan Posko Cintapuri Darussalam guna mempercepat koordinasi penanganan di lapangan.
Selain mengantisipasi karhutla, BPBD Kabupaten Banjar juga terus menangani dampak kekeringan yang mulai dirasakan masyarakat. Bantuan air bersih dan tandon telah didistribusikan ke sejumlah wilayah terdampak, di antaranya Pondok Pesantren Berutung Baru dan kawasan Tatah Makmur.
“Masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih diimbau untuk segera mengajukan surat permohonan resmi melalui pihak desa yang diketahui oleh camat agar distribusi dapat segera dilakukan,” pungkas Wasis.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, kesiapan personel, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banjar berharap risiko kebakaran hutan dan lahan maupun dampak kekeringan selama musim kemarau dapat ditekan sehingga keamanan dan keselamatan masyarakat tetap terjaga.
