Headline9.com, MARTAPURA – Komisi III DPRD Kabupaten Banjar menilai pemerataan infrastruktur jalan di beberapa wilayah masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah (Pemda), terutama karena capaian Jalan Mantap masih di bawah 70 persen.
Kondisi itu menjadi sorotan di tengah peringatan Hari Jadi ke-76 Kabupaten Banjar dengan slogan “Banjar Ditata, Banjar Dijaga”. DPRD menilai slogan tersebut harus dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur yang lebih merata, bukan hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banjar, H Abdul Razak, mengatakan progres pembangunan memang terlihat. Namun, capaian tersebut belum memenuhi target yang seharusnya dikejar pemerintah daerah.
“Progres ada, tapi targetnya belum tercapai. Sesuai RPJMD setidaknya harus bisa dikejar di atas 80 persen. Kenyataannya masih ada yang 60 persen. Artinya, Pemda harus piawai menindaklanjuti karena realisasinya masih rendah,” ujarnya seusai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-76 Kabupaten Banjar, Rabu (12/8/2026).
Menurut Razak, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Salah satunya melalui ketentuan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Ia menilai alokasi tersebut semestinya dimanfaatkan untuk mempercepat pemerataan jalan dan jembatan, terutama di wilayah yang masih tertinggal. “Wajib belanja infrastruktur minimal 40 persen yang bersumber dari APBD. Yang perlu kita dorong itu di Beruntung Baru, Aluh-Aluh, Paramasan dan Cintapuri Darussalam karena wilayah ini masih jauh tertinggal,” katanya.
Razak mengakui tekanan fiskal akibat defisit dan efisiensi anggaran membuat pemerintah tidak bisa leluasa membiayai seluruh kebutuhan pembangunan. Karena itu, ia meminta Pemkab Banjar lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja.
Program yang tidak mendesak dan tidak memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, kata dia, harus dievaluasi agar anggaran dapat dialihkan untuk kebutuhan infrastruktur yang lebih prioritas.
“Yang tak sesuai dan dirasa tidak perlu, ya coret. Ini akan tetap kita awasi. Kalau tumpuannya APBD terus, tak sanggup. Artinya harus pintar melobi,” tegasnya.
Ia juga mendorong Pemkab Banjar lebih agresif memperjuangkan dukungan anggaran pemerintah pusat melalui APBN. Sebab, menurutnya, ketergantungan pada APBD saja tidak cukup untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Banjar.
“Ini juga jadi pekerjaan rumah kami di Komisi III. Kami mendorong agar belanja infrastruktur tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan,” pungkasnya.
Reporter: Riswan | Editor: Nasrullah
