headline9.com, RANTAU – Bupati Tapin H Yamani didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Tapin H Unda Absori menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, beberapa hari lalu.
Rakor menjadi forum evaluasi sekaligus memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) agar pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai target.
Dalam pertemuan tersebut, H Yamani meminta seluruh perangkat daerah tidak bekerja sendiri-sendiri. Setiap program harus memiliki keterkaitan sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap pelayanan dan kebutuhan masyarakat.
“Kita perlu memperkuat koordinasi. Jangan sampai masing-masing berjalan sendiri. Program pemerintah harus saling terhubung dan tujuan akhirnya memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut H Yamani, berbagai persoalan daerah membutuhkan kerja bersama dan tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu instansi. Karena itu, komunikasi lintas OPD harus terus dibangun, terutama dalam menjalankan program yang memiliki keterkaitan.
Ia juga meminta kepala perangkat daerah memastikan setiap program yang telah direncanakan dilaksanakan secara maksimal. Evaluasi perlu dilakukan secara berkala untuk melihat capaian sekaligus mengidentifikasi kendala di lapangan.
“Kalau ada kendala, segera komunikasikan dan carikan solusinya. Jangan menunggu sampai persoalan menjadi lebih besar,” tegasnya.
Sementara itu, Sekda Tapin H Unda Absori mengatakan rakor menjadi bagian penting untuk menyamakan persepsi sekaligus memastikan kebijakan kepala daerah dapat diterjemahkan dengan baik oleh seluruh perangkat daerah.
Ia meminta pimpinan OPD meningkatkan koordinasi internal maupun lintas sektor, khususnya dalam pelaksanaan program yang membutuhkan keterlibatan beberapa perangkat daerah.
“Koordinasi ini penting agar apa yang menjadi target pemerintah daerah dapat kita capai bersama. Masing-masing OPD harus mengetahui tugas dan targetnya, kemudian memastikan pelaksanaannya berjalan,” katanya.
Rakor tersebut sekaligus menjadi ruang bagi perangkat daerah untuk menyampaikan perkembangan program, kendala yang dihadapi serta kebutuhan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
