Headline9.com, MARTAPURA — Komisi I DPRD Kabupaten Banjar menyoroti kesiapan pemerintah daerah menghadapi meningkatnya kebakaran dan kekeringan. Salah satu persoalan mendesak yang terungkap, stok tandon air untuk distribusi kepada warga diperkirakan habis dalam beberapa pekan.
Hal itu mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Banjar bersama BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Banjar, Jumat (24/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Banjar Amiruddin, didampingi Wakil Ketua Sunardi dan anggota komisi. Hadir Kepala Pelaksana BPBD Banjar Wasis Nugroho serta Kepala DPKP Banjar Agus Siswanto.
Amiruddin mengatakan, peningkatan kebakaran, kekeringan, dan pencemaran sungai perlu diantisipasi dengan kesiapan personel, peralatan, air bersih, hingga logistik.
“Kami ingin memastikan teman-teman di BPBD dan DPKP tidak lengah, mulai dari kesiapan sebelum bencana, saat penanganan, hingga pascabencana,” ujarnya.
Dari sekitar 140 tandon yang dimiliki, 80 unit telah didistribusikan. Jika kondisi kekeringan berlanjut, seluruh stok diperkirakan terserap dalam beberapa pekan.
Karena itu, penambahan tandon diusulkan melalui anggaran perubahan agar distribusi air bersih kepada masyarakat tetap berjalan.
Selain sarana, persoalan personel juga menjadi perhatian. BPBD menyampaikan adanya kendala insentif bagi personel Tim Reaksi Cepat (TRC), khususnya ASN PPPK yang bertugas selama masa siaga bencana.
Personel TRC tetap menjalankan penanganan kebakaran dan distribusi bantuan di luar jam kerja normal, namun belum menerima honorarium atau insentif sesuai ketentuan.
Aspirasi terkait kebutuhan anggaran, tandon, logistik, dan insentif personel tersebut akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Banjar.
Sementara itu, BPBD telah melakukan simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Gambut dan Mataraman.
Untuk lokasi yang dapat dijangkau melalui jalur darat, penanganan dilakukan dengan armada pemadam. Sedangkan wilayah yang sulit dijangkau disiapkan dukungan helikopter untuk operasi water bombing maupun modifikasi cuaca jika diperlukan.
Langkah tersebut disiapkan untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi musim kemarau, yang saat itu diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September.
