Headline9.com, MARTAPURA – DPRD Kabupaten Banjar menyiapkan langkah tegas terhadap perusahaan yang tidak hadir dalam rapat pembahasan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari 13 perusahaan yang diundang dalam rapat gabungan seluruh komisi DPRD Kabupaten Banjar, Kamis (8/10/2026) siang, tidak seluruhnya hadir.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar dengan agenda membahas dukungan dunia usaha dalam penanganan karhutla. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, H Irwan Bora, menegaskan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Banjar harus ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla.
Dukungan perusahaan juga diminta diarahkan ke wilayah yang sesuai dengan lokasi aktivitasnya. “Perusahaan yang beraktivitas di Kabupaten Banjar kita minta memberikan perhatian lebih dan kontribusi yang lebih masif terhadap penanganan karhutla,” tegas Irwan.
DPRD juga meminta perusahaan melaporkan kembali penempatan zona penanganannya. Hal itu menyusul adanya perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Banjar, tetapi mendapat penempatan zona penanganan di wilayah Bati-Bati.
“Kalau aktivitasnya berada di Kabupaten Banjar, tentu penanganannya juga harus difokuskan di wilayah Kabupaten Banjar,” ujarnya.
Ketidakhadiran sejumlah perusahaan turut menjadi perhatian DPRD. Irwan memastikan perusahaan yang belum hadir akan kembali dipanggil untuk memberikan respons.
Menurutnya, rapat tersebut merupakan forum resmi DPRD yang membahas persoalan karhutla dan kepentingan masyarakat. Karena itu, perusahaan diharapkan tidak mengabaikan undangan lembaga legislatif.
“Kami minta perusahaan yang belum hadir untuk merespons undangan. Kalau dipanggil kembali dan tetap tidak merespons, kami bisa merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk memberikan tindakan tegas, termasuk mengevaluasi perizinannya,” katanya.
Ketua Buser 690 Banjar, M Hasan Hamdan, mengatakan keterlibatan perusahaan diperlukan untuk memperkuat penanganan karhutla di lapangan. Menurutnya, perusahaan yang hadir telah menyampaikan komitmen untuk membantu penanganan karhutla. Namun, komitmen tersebut diharapkan diwujudkan dalam dukungan nyata, seperti peralatan, personel dan kebutuhan operasional relawan.
“Walaupun hari ini baru sebagian yang hadir, ini merupakan langkah yang sangat baik untuk memperkuat penanganan karhutla,” kata Hasan yang juga anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Fraksi PAN.
Dukungan dunia usaha diharapkan tidak berhenti pada rapat dan pernyataan komitmen, tetapi benar-benar diwujudkan untuk membantu penanganan karhutla di lapangan. DPRD Kabupaten Banjar rencananya kembali mengundang perusahaan yang belum hadir dan akan kembali dilibatkan dalam koordinasi berikutnya.
Reporter: Riswan | Editor: Nasrullah
