Headline9.com, RANTAU – Pemerintah Kabupaten Tapin menggelar Forum Konsultasi Publik untuk penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 pada Senin (3/2/2025) di Ballroom Grand Win Hotel Banjarbaru. Kegiatan ini dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Bupati Tapin Sufiansyah dan diikuti seluruh perangkat daerah.
Sufiansyah menjelaskan bahwa forum ini merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan tahunan. Forum ini juga berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun aspirasi, saran, dan masukan dari para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026.
Ia menambahkan, perencanaan tahun 2026 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin 2024–2026, sekaligus menjadi masukan awal untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025–2029 pasca pelantikan kepala daerah terpilih.
Dalam pemaparannya, Sufiansyah juga menyampaikan capaian pembangunan Kabupaten Tapin selama satu tahun terakhir, antara lain peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,06 persen (kategori tinggi), penurunan angka kemiskinan menjadi 3,33 persen, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,54 persen, dan penurunan gini rasio menjadi 0,281.
Selain itu, Pemkab Tapin juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan, meraih predikat BB (sangat baik) dalam akuntabilitas kinerja, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3,81 (baik sekali), serta indeks SPIP dan MRI masing-masing sebesar 3,158 dan 3,069 (terdefinisi baik).
Sufiansyah berharap para peserta forum dapat memberikan masukan yang konstruktif dengan mempertimbangkan arah kebijakan nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan. Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif dalam menyusun arah kebijakan dan skala prioritas pembangunan.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Tapin, Meidy Harris Prayoga menambahkan bahwa forum ini bertujuan menyempurnakan rancangan awal RKPD 2026 berdasarkan masukan para pemangku kepentingan, baik secara langsung maupun tertulis.
