Headline9.com, MARTAPURA – Bupati Banjar H Saidi Mansyur menargetkan 20 desa di Kabupaten Banjar menyusul dua desa percontohan dalam program Desa Anti Maladministrasi untuk memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan hingga tingkat desa.
Target tersebut disampaikan Saidi saat menerima kunjungan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda bersama Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona di Kantor Desa Indrasari, Martapura, Jumat (4/9/2026).
Saidi mengatakan program ini penting karena desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan jumlah sekitar 277 desa, penerapannya tidak bisa dilakukan sekaligus, tetapi membutuhkan tahapan dan pengawasan berkelanjutan.
Saat ini Desa Indrasari dan Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, menjadi percontohan. Pemkab Banjar selanjutnya menyiapkan 20 desa untuk mengikuti pendampingan Desa Anti Maladministrasi.
“Pemerintahan desa merupakan garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, kualitas pelayanan dan administrasinya harus terus diperbaiki,” ujar Saidi.
Saidi juga menekankan transparansi dan keterbukaan informasi, terutama dalam pengelolaan anggaran desa maupun daerah. Menurutnya, masyarakat harus mendapat informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran sehingga tidak muncul prasangka maupun opini negatif.
Pemkab Banjar, lanjut Saidi, tidak ingin keberhasilan pelayanan publik hanya terlihat dari hasil penilaian administratif. Perbaikan harus dirasakan langsung masyarakat melalui kepastian waktu pelayanan, kejelasan biaya, keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. “Kami ingin pelayanan publik tidak hanya baik di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan kepastian dan kepercayaan kepada masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy mengapresiasi Banjar sebagai salah satu daerah percontohan Desa Anti Maladministrasi. Ia mendorong Pemkab Banjar dan DPRD mendukung pendampingan Ombudsman melalui alokasi dana hibah daerah.
Sementara Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi menilai komitmen Banjar memperkuat pengawasan hingga desa penting untuk mencegah maladministrasi dan potensi persoalan hukum. Ia berharap pola yang diterapkan Banjar dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
