headline9.com, KOTABARU – Pemerintah Kabupaten Kotabaru memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan yang berpotensi meningkat selama musim kemarau. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Kedaruratan Bencana Karhutla dan Kekeringan di Aula Bamega, Selasa (8/9/2026).
Rakor digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotabaru dan dibuka Sekretaris Daerah H Eka Saprudin, AP., M.AP mewakili Bupati Kotabaru. Kegiatan diikuti sekitar 80 peserta dari unsur terkait.
Eka mengatakan musim kemarau membawa dua ancaman yang saling berkaitan, yakni kekeringan dan karhutla. Kekeringan dapat mengganggu ketersediaan air bersih serta kebutuhan sektor pertanian, sementara kondisi lahan yang kering meningkatkan potensi kebakaran.
“Kita ketahui bersama bahwa kita sudah memasuki musim kemarau tahun ini yang merupakan indikasi ancaman, baik itu bencana kebakaran hutan dan lahan, maupun bencana kekeringan. Dampaknya tidak hanya krisis air bersih bagi masyarakat dan sektor pertanian, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya karhutla yang dapat merusak ekosistem, meningkatkan polusi udara, serta berdampak pada sektor kesehatan dan perekonomian daerah,” ucapnya.
Menurut Eka, persoalan ketersediaan air menjadi salah satu perhatian utama Pemkab Kotabaru. Pemerintah daerah terus mencari sumber air baku baru, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Pulau Laut.
Ia menyebut keberadaan sungai-sungai besar di wilayah seberang menjadi salah satu potensi sumber air. Namun, kondisi kemarau panjang tetap dapat memengaruhi ketersediaan air dan distribusinya untuk kebutuhan masyarakat.
“Secara peralatan karhutla dan mobil kita ada, tetapi sumber airnya tidak ada dan ini menjadi permasalahan,” tegasnya.
Karena itu, Eka meminta pemerintah daerah, pihak swasta, aparat dan masyarakat memperkuat koordinasi di lapangan. Kesiapan peralatan harus dibarengi dengan dukungan sumber air dan langkah pencegahan agar kebakaran tidak berkembang menjadi lebih luas.
“Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret dalam menghadapi karhutla dan bencana kekeringan di Kabupaten Kotabaru,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kotabaru Hj Melinda Ratna Agustina, S.STP., M.IP mengatakan rakor dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat penanganan bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Melinda menyebut Kabupaten Kotabaru saat ini telah berstatus siaga darurat. BPBD meningkatkan kewaspadaan dengan menyiapkan sumber daya, memperkuat komunikasi antarpihak serta meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.
Status tersebut menjadi dasar bagi seluruh unsur terkait untuk meningkatkan kesiapan menghadapi potensi karhutla dan kekeringan selama musim kemarau.
