BerandaBanjarPemkab Banjar Susun Dokumen IAD untuk Kembangkan Perhutanan Sosial

Pemkab Banjar Susun Dokumen IAD untuk Kembangkan Perhutanan Sosial

headline9.com, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar menyusun dokumen Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan.

Upaya tersebut dibahas dalam Konsultasi Publik Dokumen IAD Perhutanan Sosial Kabupaten Banjar di Aula Kantor Bapperida, Martapura, Kamis (5/11/2026) pagi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea, yang mewakili Bupati Saidi Mansyur, mengatakan dokumen IAD diharapkan menyelaraskan program dan dukungan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, masyarakat, dunia usaha, serta mitra pembangunan.

Menurutnya, Kabupaten Banjar memiliki sejumlah kelompok usaha perhutanan sosial yang berpotensi dikembangkan. Di antaranya Merapi Jaya, KTH Warna Lestari di Desa Sungai Pinang, KUPS Kayu Manis, dan KUPS Kemiri RTHD di Desa Paramasan Atas.

BACA JUGA :  Aliansyah: Kinerja Kejari Sangat Lamban.

Selain itu, terdapat KUPS HABK Meratus Jaya RTHD Limpaho di Desa Paramasan Bawah yang juga menjadi potensi pengembangan usaha masyarakat sekitar hutan.

Yudi mengatakan, potensi hasil hutan dan usaha produktif masyarakat perlu dikembangkan agar memiliki nilai tambah serta meningkatkan pendapatan warga. Namun, pemanfaatannya harus tetap memperhatikan kelestarian hutan dan kearifan lokal.

Ia menjelaskan, konsultasi publik menjadi ruang untuk menghimpun masukan, menyamakan persepsi, dan membangun komitmen bersama. Peserta diharapkan menyampaikan kondisi, kebutuhan, serta peluang pengembangan berdasarkan situasi di lapangan.

Menurut Yudi, pengembangan usaha seperti kayu manis dan kemiri dapat menjadi sumber penghasilan masyarakat tanpa mengabaikan fungsi ekologis kawasan hutan.

BACA JUGA :  Bimtek Untuk Tingkatkan Produktivitas Olahan Pangan

Ia berharap dokumen IAD menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pemanfaatan kawasan hutan, termasuk menjawab kebutuhan penataan dan kepastian legalitas pemanfaatannya.

“Dengan adanya forum ini, kita bisa menyusunnya dalam dokumen sebagai bahan pengambilan kebijakan, sehingga kawasan hutan dapat dimanfaatkan masyarakat secara legal, khususnya di wilayah Kabupaten Banjar,” jelasnya.

Konsultasi publik tersebut melibatkan kelompok usaha perhutanan sosial, masyarakat, dan kalangan akademisi untuk memberikan masukan terhadap kajian yang sedang disusun.

Kegiatan juga ditandai dengan penandatanganan berita acara komitmen terhadap master plan IAD Perhutanan Sosial Kabupaten Banjar sebagai bentuk dukungan bersama dalam pengembangan kawasan tersebut.

- Advertisment -
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
headline9.com
headline9.com
- Advertisment -
- Advertisment -

Most Popular