1. Home
  2. »
  3. Tanah Bumbu
  4. »
  5. Anggaran Parpol Ditambah Asalkan Ada Kajian

Anggaran Parpol Ditambah Asalkan Ada Kajian

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Reddit

Headline9.com, BATULICIN – Bupati Tanah Bumbu (Tanbu) melalui Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra H. Eka Safrudin mengapresiasi kegiatan expose awal kajian bantuan keuangan parpol.

“Tentu terimakasih yang tak terhingga kepada lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) atas kerjasamanya dalam mengerjakan pokok kajian bantuan ini,” katanya saat membuka Expose Awal Kajian Bantuan Parpol Rabu (20/9) diruang rapat Bersujud.kantor Bupati.

Lanjutnya, penyaluran bantuan kepada parpol ini merupakan amanah konstitusi yang diatur pada undang-undang nomor 2 tahun 2011 dan permendagri nomor 78 tahun 2020.

Didalamnya dijelaskan bahwa bantuan keuangan parpol dapat digunakan untuk operasional, selain itu juga digunakan untuk pendidikan politik dalam bentuk workshop, seminar, dialog dan pertemuan parpol lainnya.

BACA JUGA :  Jalan Satui Kembali Longsor

“Kerena itu, saya berharap, bantuan parpol nanti agar dapat digunakan secara proporsional dan tidak ada konflik kepentingan hingga bebas pungutan, sesuai peraturan perundang undangan,” ucap Bupati.

Bupati menegaskan bahwa setiap bantuan Parpol agar selalu di awasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga penggunaan benar-benar sesuai peruntukan.

“Selain itu saya berharap pula dengan adanya bantuan parpol ini dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Tanbu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Tanbu Nahrul Fejeri mengatakan, hasil rapat Ketua DPRD Tanbu dan Bupati Tanbu sudah membicarakan wacana tambahan angggaran bantuan Parpol yang semula 10.000 persuara menjadi 13.000 persuara.

BACA JUGA :  Terbaik Dalam Peningkatan Kualitas Keluarga, Pemprov Kalsel Beri Penghargaan Kepada Kab Tanah Bumbu

Namun setelah berkonsultasi dengan pihak BPK dan Kemengadri, bahwa kenaikan itu boleh menambah, namun perlu ada kajian dari lembaga independen.

“Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan atas bantuan itu apakah benar-benar memberi manfaat dalam peningkatan kualitas demokrasi di tempat kita, justru Itu  kita memilih lembaga independen yang berasal dari ULM,” tutupnya (MHL)

Baca Juga