Headline9.com, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru kembali menunjukkan komitmennya dalam pencegahan korupsi melalui Rapat Koordinasi (Rakor) dan Pemantauan Program yang digelar di Aula Gawi Sabarataan, Kamis (30/05/2024).
Rakor ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, yakni Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Madya, Yuli Kamalia.
Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Banjarbaru berhasil meraih penghargaan tertinggi dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK. Kota Banjarbaru menduduki peringkat pertama dengan peningkatan yang sangat signifikan di Kalimantan Selatan, mencapai nilai 90,94 yang masuk kategori hijau. Penilaian MCP mencakup perbaikan sistem melalui survei penilaian integritas dan survei indeks persepsi anti korupsi.
Wali Kota Banjarbaru, H. M. Aditya Mufti Ariffin, menyampaikan bahwa monitoring, pendampingan, dan pengawasan dari KPK RI sangat membantu dalam menjalankan pemerintahan yang bersih di Kota Banjarbaru.
“Tentunya harapan kita adalah pemerintahan yang bersih dan terkelola dengan baik agar bisa menekan korupsi di Kota Banjarbaru, yang ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kami sangat bersyukur atas penghargaan ini,” ujarnya.
Wali Kota Aditya juga menekankan pentingnya mempertahankan dan meningkatkan capaian ini agar Banjarbaru terbebas dari korupsi.
“Ada beberapa sektor yang menjadi perhatian KPK, yaitu tata kelola ASN agar tidak ada jual beli jabatan, tata kelola perizinan yang sudah kita sampaikan dapat dilakukan secara online melalui MPP Digital yang diawasi langsung oleh KPK, serta tata kelola barang dan jasa yang menggunakan e-katalog,” jelasnya.
Penghargaan MCP tertinggi di Kalimantan Selatan ini menunjukkan keseriusan dan kerja keras Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance.
Rapat koordinasi dan pemantauan program pencegahan korupsi di Pemerintah Kota Banjarbaru ini menegaskan komitmen kuat untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat di ibu kota provinsi Kalimantan Selatan.
