Headline9.com, MARTAPURA – Pemerintah Desa Sungai Lakum, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, alokasikan anggaran penanganan stunting (tengkes) tahun ini sebesar Rp90 juta melalui dana desa (DD).
Kepala Desa Sungai Lakum, Zainul Aqli, menyampaikan, sebagai bentuk dukungan menekan stunting di Kabupaten Banjar, pihaknya menyisihkan anggaran 10 persen dari total anggaran yang tersedia per tahunnya sesuai amanat Perpres Nomor 72 tahun 2021 yang sampai detik ini masih diberlakukan.
“Jadi, dalam kegiatan posyandu yang kita laksanakan setiap bulannya khusus bagi ibu hamil dan balitas adalah berupa pemberian makanan tambahan (PMT) seperti susu, telur, buah-buahan. Sedangkan bubur per bulan itu bervariasi bisa nanti ayam atau kacang dan sayur lainnya supaya mereka tidak bosan,” ujarnya, kepada headline9.com, Rabu (12/6/2024) siang.
Untuk bisa memacu semangat agar ibu hamil dan balita mau datang ke Posyandu, Pemdes Sungai Lakum juga menyediakan door prize. “Setiap tiga bulan sekali, kami sediakan berbagai hadiah menarik contohnya ada stoples plastik. Agar apa? menggugah mereka datang dan itu berhasil kita lakukan. Nah, untuk anggarannya yang kami digunakan murni dana desa,” kata dia.
Terkait stunting, diakui dia, memang di desanya mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana, pada 2023 berjumlah 6 balita. Sekarang, bertambah dua menjadi 8 balita. Sehingga, pihak aparat desa menggelar kegiatan rembuk stunting pada 29 April lalu.
“Yang berpotensi tengkes (kerdil) itu kalau tidak salah sekitar 60an orang. Tapi, mereka mendapatkan bantuan gizi dari Puskesmas dan kami juga sudah maksimalkan dengan dana desa. Kalau ibu hamil juga mendapatkan obat penambah darah dan biskuit,” paparnya.
Sementara itu, Laila Tanur selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Sungai Lakum, mengungkapkan secara terang-terangan bahwa sumber alokasi penanganan stunting berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dipangkas melalui Dana Desa (DD). Tak segan, ia memperlihatkan jumlah anggaran yang sudah dipergunakan pihaknya dalam menekan permasalahan kekerdilan di desanya.
“Kita mempunyai Dana Desa (DD) sebesar Rp600 juta, dari situ kita sisihnya sekitar Rp90 juta untuk penanganan stunting, tetapi kita tidak hanya fokus di PMT saja melainkan ada beberapa item dalam mengintervensi stunting ini. Kalau Anggaran Dana Desa (ADD) kita sendiri sebesar Rp300 juta yang bersumber dari APBD, peruntukkannya itu khusus kebutuhan Pemdes. Sisanya, Rp100 juta lagi dari bagi hasil pajak, kalau secara keseluruhannya yakni mencapai Rp1 miliar,” bebernya.
Selain memaksimalkan anggaran, ia menjelaskan, fasilitas penunjang seperti Posyandu yang dimiliki pihaknya saat ini berjumlah dua unit. Gunanya, dalam rangka memaksimalkan program percepatan penanganan stunting.
“Kita punya Kader Pembangunan Manusia (KPM), bidan desa, serta tim kesehatan dari Puskesmas Kertak Hanyar. Kita juga sangat terbantu dengan adanya dua unit posyandu, disamping ibu hamil dan balitas juga cukup banyak. Kita juga punya satu Puskesmas Pembantu (Pustu) di Desa Sungai Lakum ini,” pungkas Laila.
Berbanding terbalik dengan Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, yang enggan menyebut ataupun memperlihatkan angka riil penggunaan penanganan stunting yang padahal seluruhnya bersumber dari APBD. Bahkan, Lurah Gambut Barat, Sukran Ma’mun, berpendapat, data pengeluaran anggaran yang dikucurkan sifatnya rahasia. Terlebih menurutnya, sensitif bilamana dipublikasikan ke publik.
Reporter : Riswan Surya
Editor : Nashrullah
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.