Headline9.com, MARTAPURA – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora, mengkritisi terkait persoalan tidak sinkronnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait zonasi ideal untuk kawasan perumahan dan pertanian.
Atas hal tersebut, Bapemperda DPRD Kabupaten Banjar menjadwalkan pelaksanaannya dengan SKPD yang bersentuhan langsung terhadap regulasi (dasar hukum) ini. Pembahasannya bakal dimulai pada Triwulan ke II tahun 2025 dengan agenda Raperda Perubahan RTRW.
“Pada saat rapat penyusunan Propemperda 2025, Pemkab Banjar mengagendakan itu justru pada Triwulan ke- IV. Tapi, berdasarkan masukan rekan-rekan legislatif untuk pembahasan perubahan RTRW ini dilaksanakan di Triwulan I. Karena tidak ada kesepakatan, maka akhirnya kedua belah pihak menyepakati pembahasan dimulai pada Triwulan ke- II,” ujarnya, usai mengikuti Rapat Penyusunan Propemperda 2025, di Aula Gabungan DPRD, Selasa (7/1/2025).
Dikebutnya perubahan Perda RTRW, anggota dari Fraksi Partai Gerindra tersebut beralasan pola tata ruang dari Dinas PUPRP dan Dinas Pertanian setempat tidak sinkron alias berbenturan.
Sehingga, perlu adanya peninjauan kembali (PK). Mengingat satu sisi Kabupaten Banjar merupakan wilayah yang tercatat sebagai penyangga pangan. Di sisi lain lagi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program tiga juta rumah.
“Kabupaten Banjar ini kan secara geografis kawasan sektor pertanian. Tentu, hal tersebut yang jadi dilema. Ditambah, Perda RTRW saat ini sudah sangat meresahkan seluruh komponen masyarakat atas tumpang tindihnya antara kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Sawah Yang Dilindungi (SLD) dengan kawasan permukiman,” tuturnya.
Ia menyebut lahan pertanian di Kabupaten Banjar mulai menyempit digerus pembangunan perumahan. Misalnya, di wilayah Kecamatan Kertak Hanyar dan Sungai Tabuk yang kini jumlahnya tak terbendung lagi. “Dinas PUPRP Kabupaten Banjar perlu melakukan PK. Karena kita butuh lahan pertanian, ini menjadi PR kami bersama agar dituntaskan,” katanya.
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang sekaligus Presiden RI periode 2024 – 2029 turut menginstruksikan bahwa kepentingan rakyat lebih prioritas ketimbang pribadi.
“Ini juga ditanamkan ke kader Gerindra agar harus dekat dengan rakyat, karena kita juga bekerja untuk rakyat,” tutup Irwan Bora.
Reporter: Riswan Surya | Editor: Nashrullah
