headline9.com, BANJARBARU – DPRD Kota Banjarbaru turun tangan memediasi sengketa lahan antara warga transmigran dan TNI di kawasan Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka. Mediasi diawali dengan peninjauan langsung lokasi lahan sengketa, Selasa (20/5/2025), dipimpin Ketua DPRD Gusti Rizky Sukma Iskandar Putra bersama Panitia Khusus (Pansus) I dan melibatkan Kodim 1006/Banjar, BPN, serta warga setempat.
“Kami turun langsung memverifikasi permasalahan, dan temuan lahan yang diduga milik TNI ternyata ada juga bagian dari area transmigrasi. Verifikasi penting agar tidak ada kesimpangsiuran,” ujar Gusti Rizky.
Ia menegaskan, peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi warga terkait tumpang tindih klaim kepemilikan lahan antara program transmigrasi dan pihak TNI. Hasil verifikasi sementara menunjukkan sebagian lahan yang diklaim TNI tumpang tindih dengan wilayah transmigrasi yang dicanangkan pemerintah pusat sejak lama.
Ketua Pansus I DPRD Banjarbaru, Ririk Sumari, menyatakan bahwa beberapa patok batas dan titik koordinat yang ditemukan di lapangan menjadi data penting bagi proses penyelesaian ke depan.
“Kami melihat secara langsung patok-patok tersebut dan menjadi dasar penting bagi proses penyelesaian ke depan. Semoga semuanya berakhir dengan baik dan saling menerima,” ujarnya.
Ririk menambahkan, pencocokan data antara klaim pihak TNI dan program transmigrasi akan digunakan sebagai dasar sinkronisasi data. Ia menyebut, tim gabungan juga akan menelusuri titik lahan yang masuk wilayah administratif Kabupaten Banjar.
“Setelah semua titik diverifikasi, kita duduk bersama lagi dengan pihak TNI, transmigrasi, serta BPN. Semua data disinkronkan demi mencari solusi terbaik yang mengedepankan kepentingan masyarakat,” katanya.
