Headline9.com, MARTAPURA – Akibat kasus dugaan keracunan makanan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di Desa Tungkaran, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, opersionalnya dihentikan sementara.
Hal itu disebabkan adanya insiden kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga menyebabkan ratusan siswa terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Zalecha untuk mendapatkan perawatan medis. Akibat kejadian itu, Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) tiba-tiba membludak dan berdesakan.
Berdasarkan hasil uji laboratorium sementara yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, bahwa MBG yang telah dibagikan ke beberapa sekolah di Martapura, diduga mengandung nitrat atau senyawa kimia. Disisi lain, SPPG Tungkaran tersebut juga belum sama sekali mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Bahkan, rata-rata tim dapur belum ada sama sekali mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) secara luring dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar mengenai pelatihan penjamah makanan.
Selama operasional dan pendistribusian Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan, investigasi akan dilakukan untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Pasalnya, tak hanya siswa yang mengalami gejala pusing, mual dan muntah-muntah, tetapi juga ada kepala sekolah usai mencicipi MBG, yang dilaksanakan, Kamis, 9 Oktober 2025.
Investigasi itu tak hanya bakal dilakukan Komando Distrik Militer (Kodim) 1006/Banjar saja. Melainkan, tim gabungan juga ada berasal dari Bala Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar. Meskipun sebelumnya, Polres Banjar lebih dulu mengambil sampel MBG yang diduga menjadi pemicu merebaknya keracunan makanan, dan hasilnya bakal disampaikan transparan pasca uji Laboratorium Forensik Polri tiba kembali di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.
Komandan Kodim 1006/Banjar, Letkol Inf Bambang Prasetyo Prabujaya, menyebut, bakal melakukan investigasi menyeluruh. Mengingat, hal tersebut merupakan komitmennya untuk menyelesaikan permasalahan MBG tepat dan cepat. Dirinya memastikan, juga tak ada aktivitas di dapur SPPG selama proses investigasi dilaksanakan.
“Kami sudah melakukan pemeriksaan ke SPPG di Desa Tungkaran yang ditunjuk sebagai penyedia MBG ke sekolah-sekolah dan siswanya yang sakit perut atau keracunan,” ungkap dia, kepada awak media, pada Jumat (10/10/2025).
Dalam tahapannya, lanjut Prabujaya, Dinkes dan BBPOM telah mengambil sampel kondisi dapur, bahan makanan serta proses kegiatannya. Berdasarkan itu, ada beberapa catatan penting yang menjadi perhatian serius dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Tungkaran.
“Terkait bahan makanannya kita tunggu hasil uji sampel dari laboratorium BBPOM dan Dinkes Kabupaten Banjar. Kalau kesimpulan sementara yang perlu menjadi perhatian adalah sanitasi, ruang packing makanan yang memerlukan exhaust fan (blower) sebagai sirkulasi udara menjadi lebih baik. Terpenting lagi, air sumur apakah itu juga sudah sesuai standar Kesehatan,” paparnya.
Hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilaksanakan Dinkes Provinsi Kalsel dan Dinkes Kabupaten Banjar, di dapur SPPG di Desa Tungkaran, pada Kamis (9/10/2025) malam, sudah sesuai Standart Operational Procedure (SOP). Faktanya, saat pemeriksaan, Jumat (10/10/2025) pagi, SPPG tersebut ternyata tak mempunyai sumur resapan.
“Tak ada alasan tidak membenahi dan melakukan evaluasi. Mengingat, hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas makanan yang disajikan. Kita juga akan melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan pemda serta seluruh pengelola dapur SPPG baik Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru, yang jelas menjadi atensi bersama agar insiden (keracunan, red) ini tak terulang lagi,” kata Purbaya.
Atas insiden tersebut, pihaknya akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang berfungsi memberikan pengawasan dan pemahaman (edukasi). “Sehingga dalam pengelolaan MBGnya betul-betul layak dan patut dikonsumsi oleh penerima,” ujarnya. Imbas penutupan sementara, lanjut Dandim 1006/Banjar, suplai Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut bakal dilakukan subsidi silang ke SPPG terdekat.
“Maksimumnya 3.000 ribu porsi untuk satu dapur, dan tak semua juga mendapatkan 3.000 porsi. Oleh sebab itu, kita subsidi silang dengan dapur terdekat. Yang jelas, program MBG ini tidak boleh berhenti karena penting dalam membentuk generasi muda yang hebat dan kuat, tentunya juga membutuhkan dukungan gizi yang baik,” tegasnya.
Atas insiden itu, apakah SPPG di Desa Tungkaran, Martapura yang di bawah naungan Yayasan Griya Rizki Babussalam mendapat sanksi? Dirinya menegaskan pasti ada. Akan tetapi, bentuk sanksinya tetap merujuk pada aturan. “Secara keputusan itu tergantung Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk SPPG di Tungkaran apakah kembali dilanjutkan atau tidak juga tergantung BGN, karena kewenangannya ada di sana,” pungkasnya.
Total pasien yang dirujuk di RSUD Ratu Zalecha Martapura, mencapai 130 orang. Sementara, 118 orang yang sebelumnya juga diduga mengalami keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca disediakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tungkaran, diperbolehkan pulang dan 12 orang lagi masih menjalani perawatan. Insiden kasus dugaan keracunan MBG pasca siswa dan kepsek menyantap MBG, baru pertama kali terjadi di Kabupaten Banjar. Kepolisian juga tengah melakukan penyelidikan terkait hal itu.
Reporter: Riswan | Editor: Nashrullah
