Headline9.com, MARTAPURA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, Yudi Andrea menampik surat edaran (SE) yang dikeluarkan untuk partai politik (parpol) dan organisasi masyarakat (ormas) sebagai bentuk ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menangani bencana banjir.
SE yang dikeluarkan Pemkab Banjar dengan Nomor: 200.1/004 -/BAKESNANGPOL/2026 itu sebagai bentuk tindaklanjut SK Bupati Banjar Nomor: 188.45/533/KUM/2025 Terkait peningkatan status Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat ini terbit pada 2 Januari 2026 lalu, isinya meminta agar parpol dan ormas bisa berpartisipasi aktif dalam penanganan bencana banjir dengan memberikan bantuan logistik, perlengkapan lain maupun sebagai relawan sesuai kemampuan masing-masing.
“Itu kan konsepnya penthaxelix artinya perlu kolaborasi. Sifatnya imbauan saja, siapa tahu ada yang mau donasi. Tak hanya parpol atau Ormas, tapi juga perusahaan-perusahaan. Cukup SE ini saja tak perlu lagi proposal, bisa langsung bergerak. Tidak benar dan salah, jika perihal ini menunjukkan bentuk ketidakmampuan Pemkab Banjar,” katanya, melalui sambungan telepon, Senin (5/1/2026).
Belakangan diketahui, meski anggaran kebencanaan yang diambil lewat Belanja Tak Terduga (BTT) telah disiapkan sebesar Rp10 miliar, namun tiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar diminta untuk mengumpulkan dana ‘urunan’ sebagai bentuk solidaritas penanganan bencana banjir.
Sekda tak menampik. “Kita tak mematok tapi secara sukarela saja. Sumbangan ini sebenarnya ditujukan bagi anggota KORPRI. Pemkab Banjar sekali lagi tidak kekurangan anggaran,” ucap dia.
Terkait dugaan menumpuknya bantuan di Gudang Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, 3 Januari 2026 lalu. Dirinya mengklaim, bahwa pejabat pelaksana seperti pelaksana tugas (Plt) dan kepala bidang sedang melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Kabupaten Banjar.
“Nah, ini salah lagi. Bukan menumpuk tapi bantuan baru datangnya malam hari, baik dr BNPB ataupun BPBD Provinsi Kalsel. Paginya plt Kalak dan kabid juga harus mengikuti RDP, sehingga barang yang harusnya didroping (dibagikan) waktu itu tidak bisa dilaksanakan karena kegiatan tadi. Tidak benar, jika bahasanya menumpuk,” beber Yudi Andrea.
Ia juga membantah kalau posko dapur umum yang dioperasikan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar di depan Kantor Kecamatan Martapura Timur selama tiga hari disetop, gegara logistik menipis dan kewalahan.
Terang saja, Para relawan bekerja siang – malam menyiapkan 6.000 porsi makanan siap saji untuk didistribusikan kepada masyarakat terdampak banjir di wilayah itu. “Bukan. Jadi begini, lokasinya itu kan dekat sekali dengan daerah rawan bencana. Sekarang itu dapur umum kita fokuskan di depan Kantor Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, karena kami juga ingin meng-cover wilayah Martapura. Memudahkan pendistribusiannya dan konsolidasi (penguatan, red) SDM kita. Tapi, kami tetap menyalurkan bantuan ke Martapura Timur, Martapura Barat dan Martapura,” ucapnya.
Status Tanggap Darurat bencana banjir di Kabupaten Banjar diperpanjang hingga 11 Januari 2026. Sebelumnya, penetapan status tersebut berlaku sejak 29 Desember 2025 – 5 Januari 2026.
Data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Badan Peanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar per 5 Januari 2026, mencatat jumlah terdampak atas bencana banjir mencapai 122.353 jiwa. Di antaranya, 3.251 lansia, 291 ibu hamil, 490 bayi, 1.684 balita, 2.541 anak-anak dan 290 disabilitas. Sementara total jumlah pengungsi yang tercatat sebelumnya mencapai 5.054 jiwa, kini 3.009 jiwa.
Dirinya memastikan pendistribusian yang sempat menjadi keluhan banyak warga lantaran tak meratanya pembagian bantuan, akan menjadi evaluasi pihaknya agar tidak menumpuk di satu titik saja. Serta memastikan anggaran yang dikeluarkan untuk bencana banjir tersebut cukup.
“Anggaran Insya Allah ter- cover saja. Pemkab Banjar juga membuka kran, sehingga bantuan dari pusat dan provinsi bisa kita didapatkan. Kami juga tengah menyusun formulasi baru terkait pendistribusian logistik ke masyarakat terdampak, dan juga polanya tengah kami perbaiki,” pungkas Yudi Andrea.
Reporter: Riswan | Editor: Nasrullah
