headline9.com, BANJARBARU – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banjarbaru menjadi pilar utama dalam penguatan kualitas aparatur sipil negara (ASN).
Melalui penerapan sistem merit, manajemen talenta, dan digitalisasi kepegawaian untuk mendukung kinerja lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mewujudkan visi Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera) pada periode 2025–2029.
Dalam struktur pembangunan daerah, BKPSDM tidak hanya berperan sebagai pengelola administrasi kepegawaian, tetapi sebagai penggerak utama kualitas birokrasi. Dengan jumlah ASN 5.723 orang, terdiri dari 3.350 PNS, 946 PPPK, dan 1.427 PPPK paruh waktu, tantangan utama bukan hanya pada jumlah, tetapi pada distribusi, kompetensi, dan kinerja yang merata di seluruh OPD.
Kepala BKPSDM Banjarbaru Slamet Riyadi, S.Sos, menegaskan penguatan SDM ASN menjadi kunci dalam memastikan seluruh program pembangunan berjalan efektif.
“ASN adalah motor penggerak pembangunan. Program yang baik tidak akan berjalan maksimal tanpa didukung SDM yang kompeten dan berintegritas. Karena itu, penguatan ASN menjadi prioritas,” ujarnya.
Salah satu indikator keberhasilan BKPSDM adalah capaian Indeks Profesionalitas ASN yang mencapai 84,56 pada 2025 dengan kategori tinggi, menempatkan Banjarbaru pada peringkat tiga di wilayah kerja Kantor Regional VIII BKN. Capaian ini mencerminkan peningkatan kualitas aparatur, baik dari sisi kompetensi, kinerja, maupun integritas.
Dalam visi Banjarbaru EMAS, penguatan ASN diarahkan pada dua aspek utama, yakni “Maju” dan “Adil”. Maju diwujudkan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing ASN, sementara aspek Adil diwujudkan melalui tata kelola kepegawaian yang transparan, objektif, dan berbasis merit.
“Sistem merit memastikan bahwa setiap ASN ditempatkan sesuai kompetensi dan kinerjanya. Ini penting untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan adil,” jelasnya.
Implementasi sistem merit di Banjarbaru dilakukan melalui pendekatan manajemen talenta berbasis data. Setiap ASN dipetakan berdasarkan kompetensi, kinerja, dan integritas, kemudian dimasukkan dalam talent pool untuk kebutuhan promosi, mutasi, dan pengembangan karier.
Penilaian dilakukan secara komprehensif melalui beberapa indikator, seperti hasil uji kompetensi, nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serta rekam jejak disiplin. Data ini kemudian diolah dalam sistem 9-box talent matrix untuk menentukan ASN yang memiliki potensi dan kinerja tinggi.
Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah memiliki perencanaan suksesi yang jelas, terutama untuk jabatan strategis di OPD.
“Dengan manajemen talenta, kita tidak lagi mencari orang secara mendadak ketika ada jabatan kosong. Semua sudah dipersiapkan,” tambahnya.
Penguatan SDM ASN juga dilakukan melalui berbagai program pelatihan, baik manajerial, teknis, maupun sosial kultural. Pelatihan kepemimpinan seperti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pimpinan di OPD.
Selain itu, pelatihan teknis dan fungsional disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing OPD, seperti pengelolaan keuangan, perencanaan, hingga pelayanan publik.
Dalam era digital, BKPSDM juga mendorong penguatan kompetensi teknologi melalui pelatihan berbasis platform online dan Learning Management System (LMS), seperti ASN Berpijar dan BKN Pedia. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi digital pemerintahan.
“Kita dorong ASN untuk adaptif terhadap teknologi. Digitalisasi bukan pilihan, tetapi keharusan,” ujarnya.
Digitalisasi juga diterapkan dalam manajemen kepegawaian melalui berbagai aplikasi, seperti SIMPEG, e-Kinerja, SIAPAJA, SIPENA, hingga BANJARBARUBAGAWI. Sistem ini memungkinkan pengelolaan ASN dilakukan secara transparan, cepat, dan terintegrasi.
Namun demikian, implementasi digitalisasi masih menghadapi tantangan, seperti gangguan sistem dan kebutuhan adaptasi ASN terhadap perubahan teknologi.
“Perubahan sistem itu cepat, jadi kita harus terus melakukan sosialisasi dan pendampingan,” katanya.
Dampak penguatan SDM ASN ini dirasakan langsung oleh OPD lain. Di sektor perencanaan, Bapperida membutuhkan ASN yang mampu mengolah data dan menyusun program berbasis indikator. Di sektor keuangan, BPKAD membutuhkan ASN yang kompeten dalam pengelolaan anggaran dan akuntabilitas.
Di sektor teknis seperti PUPR, ASN dituntut memiliki kemampuan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur yang kompleks. Sementara di sektor pelayanan publik seperti Disdukcapil, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan, ASN menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Kepala Dinas Pendidikan Banjarbaru menyebutkan bahwa kualitas ASN sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja.
“Kalau SDM kita kuat, program pendidikan bisa berjalan maksimal. Ini yang terus kita dorong bersama BKPSDM,” ujarnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Dinas Sosial, yang menyatakan bahwa kualitas ASN berpengaruh langsung terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial.
“Pelayanan kepada masyarakat sangat bergantung pada ASN. Kalau ASN kompeten, pelayanan juga akan lebih cepat dan tepat,” kata perwakilan Dinsos.
Selain itu, BKPSDM juga menghadapi tantangan dalam distribusi ASN yang belum merata di seluruh OPD. Beberapa OPD mengalami kekurangan tenaga, sementara yang lain mengalami kelebihan.
Untuk mengatasi hal ini, BKPSDM melakukan evaluasi dan penataan ulang melalui analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) yang dilakukan bersama Bagian Organisasi Setda.
Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby menjelaskan jabatan yang telah diberikan kepada para pejabt itu merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Lisa juga meninta seluruh pejabat untuk menunjukkan semangat kerja tinggi dan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kita terus melakukan penataan agar distribusi ASN lebih proporsional sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Tantangan lainnya adalah banyaknya ASN yang memasuki masa pensiun. Untuk mengantisipasi hal ini, BKPSDM mengusulkan kebutuhan ASN kepada pemerintah pusat serta membuka peluang mutasi masuk dari daerah lain.
“Regenerasi ASN harus kita siapkan dari sekarang, supaya tidak terjadi kekosongan jabatan,” katanya.
Lisa melanjutkan, kualitas ASN menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah. “Program yang bagus harus didukung oleh SDM yang kuat. ASN harus profesional, adaptif, dan berintegritas,” ujarnya.
Lisa kembali mengingatkan pentingnya peran ASN sebagai agen perubahan. “ASN bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga penggerak perubahan. Mereka harus mampu berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Ke depan, BKPSDM menargetkan penguatan sistem merit yang lebih optimal, peningkatan kompetensi digital ASN, serta integrasi penuh sistem kepegawaian berbasis elektronik.
Selain itu, pengembangan talent pool dan perencanaan suksesi diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang lebih profesional dan berdaya saing.
Dengan langkah tersebut, BKPSDM tidak hanya berperan dalam mengelola ASN, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kinerja seluruh OPD.
Penguatan SDM ASN menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
