headline9.com – BALANGAN – Pemerintah Kabupaten Balangan harus menyesuaikan arah belanja daerah setelah kebijakan pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah. Meski kemampuan APBD 2026 diproyeksikan turun sekitar 1,25 persen, Pemkab Balangan tetap menetapkan enam prioritas pembangunan dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD 2026.
Rancangan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, dalam rapat paripurna penyampaian Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 di DPRD Balangan, Paringin Selatan, Senin (20/7/2026).
Fakhriyanto mengatakan penyesuaian anggaran dilakukan sebagai dampak kebijakan fiskal pemerintah pusat. Di tengah kondisi tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Balangan justru diproyeksikan meningkat sekitar 9,3 persen.
“ Kondisi ini mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran dengan tetap memprioritaskan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sejak awal. Setiap penyesuaian dilakukan secara selektif agar tidak mengganggu pencapaian target pembangunan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, perubahan KUA-PPAS tetap disusun dengan mengacu pada visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Enam prioritas tersebut meliputi pengembangan infrastruktur desa dan kota, penataan kawasan perkotaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan kehidupan sosial, budaya dan keagamaan, serta peningkatan kualitas birokrasi yang melayani dan inovatif.
“Enam prioritas pembangunan tersebut tetap menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan APBD agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Penurunan kemampuan APBD membuat pemerintah daerah dituntut lebih selektif dalam menentukan program yang tetap dipertahankan maupun disesuaikan. Sementara itu, peningkatan PAD menjadi salah satu ruang bagi daerah untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan pembangunan.
Pemkab Balangan berharap pembahasan rancangan perubahan KUA-PPAS bersama DPRD dapat berjalan lancar hingga perubahan APBD 2026 ditetapkan.
Perubahan anggaran tersebut nantinya menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan dengan prinsip efektif, efisien dan tepat sasaran, terutama di tengah ruang fiskal daerah yang mengalami tekanan akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.
