Headline9.com, MARTAPURA – DPRD Kabupaten Banjar menilai pemerintah daerah perlu mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat dengan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi pajak, retribusi, aset daerah hingga digitalisasi pemungutan dinilai penting untuk menjaga kemampuan fiskal daerah.
Sorotan itu disampaikan Fraksi Gerindra dalam pemandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar, Selasa (1/9/2026).
Juru bicara Fraksi Gerindra, Rahmat Saleh, mengatakan struktur pendapatan Kabupaten Banjar masih didominasi dana transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut menjadi perhatian di tengah proyeksi penurunan transfer pada 2027.
Pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp1,43 triliun, turun dari target sebelumnya Rp1,91 triliun. Sekdakab Banjar H Yudi Andrea sebelumnya menyebut penurunan dana transfer mencapai sekitar 25 persen.
“Untuk itu kami meminta pemerintah daerah mengoptimalkan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah berbasis data objek pajak,” ujar Rahmat.
Menurutnya, pemungutan pajak dan retribusi juga harus dibuat lebih mudah dan efisien dengan memanfaatkan sistem digital. Di saat yang sama, aset daerah perlu dioptimalkan untuk membuka sumber pendapatan baru.
Namun, upaya meningkatkan pendapatan tersebut diminta tidak justru menambah beban masyarakat.
Fraksi Gerindra juga mengingatkan pemerintah daerah agar lebih cermat dalam menggunakan anggaran, terutama di tengah kebijakan efisiensi. Penghematan tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik. “Fraksi Gerindra meminta Pemda bijak dalam menggunakan anggaran, terutama diarahkan pada program pembangunan, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang benar-benar dirasakan masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Dalam pemandangan umum tersebut, Fraksi Gerindra turut mencermati proyeksi pendapatan daerah 2027 yang mencapai Rp1,82 triliun. Dari jumlah itu, PAD diproyeksikan sekitar Rp357 miliar, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai lebih dari Rp33,2 miliar.
Fraksi Gerindra juga menyoroti penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) untuk menutup defisit APBD 2026. Penggunaannya diminta dilakukan secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran.
“Penggunaan SiLPA harus transparan, akuntabel, tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Rahmat.
Sementara itu, Fraksi Golkar menyoroti besarnya proyeksi belanja daerah dalam APBD 2027. Juru bicara Fraksi Golkar, Muhammad Shodiq Wa’die, menegaskan besarnya anggaran tidak otomatis menjamin keberhasilan pembangunan.
Belanja daerah 2027 diproyeksikan mencapai Rp2,27 triliun lebih. Karena itu, setiap anggaran harus memiliki target dan ukuran keberhasilan yang jelas. “Besarnya anggaran daerah otomatis tidak serta-merta menunjukkan keberhasilan pembangunan. Ukuran keberhasilan APBD harus bisa dibuktikan dengan kualitas pelaksanaan program, ketepatan sasaran, kualitas pekerjaan dan manfaat yang diterima masyarakat,” katanya yang akrab disapa Guru Shodiq tersebut.
Ia meminta pemerintah daerah memastikan anggaran yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan program yang terealisasi dan manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
Reporter: Riswan | Editor: Nasrullah
