HEADLINE9.COM, MARTAPURA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Banjarmasin menyelesaikan pembayar tunggakan layanan kesehatan di RSUD Ratu Zalecha Martapura.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin Muhammad Fakhriza mengatakan, hampir semua RS di Kalsel mengalami keterlambatan pembayaran. Bahkan sampai Rumah sakit Nasional juga mengalami hal serupa.
“Saya rasa tidak cuma Raza yang mengalami tunggakan, semuanya sama, dan ini sudah terjadi secara nasional,” ujarnya.
Fakhriza juga menjelaskan, jangan sampai disalahartikan bahwa jika BPJS mengklaim, contoh bulan Juli menunggak hingga sampai bulan Oktober.
Sehingga menimbulkan kesan, ada penunggakan selama empat bulan. Padahal pengajuan Rumah Sakit yang dianggap molor menagih.
“Contohnya saja seperti sekarang, klaim bulan Oktober ini harusnya sudah masuk bulan September kemarin. Sekarang malah bulan Juli baru masuk, nah itu terlambatnya di mana, ”katanya.
Diakuinya, BPJS Kesehatan memang pernah mengalami keterlambatan bayar. Namun tidak pernah selama dua sampai tiga bahkan empat bulan seperti yang diisukan.
Dijelaskannya, setelah dokumen termal lengkap, BPJS Kesehatan berkewajiban untuk membayarnya. Ketika terlambat dari 15 hari pembayaran maka BPJS Kesehatan wajib untuk membayarkan dendanya sebanyak 1 persen.
“Keterlambatan pembayaran itu terjadi karena kebanyakan rumah sakitnya juga yang terlambat untuk mengajukan klaim kepada kita, ”ucapnya.
Sementara itu Direktur RSUD Raza Topik Norman Hidayat , membenarkan bahwa ada keterlambatan pengajuan dari pihaknya. Hal ini karena masalah internal, namun sudah diselesaikan sepenuhnya.
Sementara mengenai penunggakan pembayaran BPJS kesehatan, sebelumnya memang ada kurang lebih Rp10 miliar. Raza baru menerima pembayaran sekitar Rp5 miliar, jadi masih setengah belum dibayarkan oleh BPJS Kesehatan.
“Kita pahami kondisi BPJS seperti sekarang, dimana-mana memang begitu, memang sebelumnya ada tunggakan ke kita sekitar Rp10 Miliar, namun sudah dibayarkan, walaupun setengahnya saja yaitu sekitar Rp5 Miliar, ”ungkapnya.
Ditambahkannya, pengaruh keterlambatan berdampak pada stok pembelian obat di rumah sakit. Topik mengatakan, tidak sepenuhnya rumah sakit tidak bisa membelikan obat namun diakui sebagian memang begitu adanya. Pasalnya anggaran yang dimiliki pihaknya memang sangat terbatas.
“Kalau dikatakan tidak bisa membeli stok obat tidak bisa juga dikatakan seperti itu, namun hanya saja mungkin tidak bisa maksimal mengingat duitnya memang tidak ada,” pungkasnya.(SRI)
