Kuota Cukup, Distribusi Lancar, Kenapa Harga Gas Elpiji Sering Mahal? Berikut Solusi Dinas Perdagangan Banjarbaru

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print
Share on reddit
Reddit

HEADLINE9.COM, BANJARBARU – Tahun ini gas elpiji ukuran 3 kilogram berulang kali mengalami kelangkaan, hingga membuat harganya melambung tinggi di tingkat pengecer.

Untuk mengatasi hal itu, Dinas Perdagangan Banjarbaru baru varu tadi menggelar rapat dengan stakeholder terkait guna mencari penyebab dan solusinya.

Kepala Dinas Perdagangan Banjarbaru Abdul Basit mengatakan, dalam rapat yang dihadiri perwakilan Pertamina, agen dan pemilik pangkalan tersebut disimpulkan bahwa kelangkaan elpiji bukan hanya dipengaruhi oleh terlambatnya suplai. Tapi juga akibat maraknya pengecer.

“Pertamina menyebut kuota yang didistribusikan mencukupi. Tapi kenapa tetap langka dan harganya mahal? Itu lantaran ada pangkalan yang sengaja menjualnya ke pengecer. Jadi, kuota ke masyarakat miskin berkurang,” katanya.

BACA JUGA :  Pasca Libur Lebaran, Wali Kota Banjarbaru Sidak ke beberapa SKPD

Dia mengungkapkan, seharusnya pendistribusian elpiji dari pangkalan langsung ke masyarakat. Bukannya malah berlanjut ke pengecer, baru ke masyarakat.

“Ini ulah pangkalan yang ingin punya untung banyak. Kalau menjual ke masyarakat hanya boleh dengan harga eceran tertinggi, tapi kalau ke pengecer bisa lebih dari itu,” ungkapnya.

Karena para pengecer membelinya lebih dari HET, maka mereka juga menjualnya dengan harga yang lebih mahal.

“Pengecer ini juga menjualnya ke semua kalangan. Padahal, elpiji hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin,” ujar pria yang akrab disapa Basit ini.

Setelah mengetahui permasalahannya, dia mengungkapkan dalam rapat itu didapatkan beberapa pemikiran untuk mengatasinya.

BACA JUGA :  Sebanyak 53 Tersangka Kasus Narkoba Berhasil Diamankan.

Salah satunya, dengan menerapkan kartu kendali. “Kartu ini hanya dimiliki warga miskin yang berhak. Jadi, bagi yang tidak punya kartu tidak bisa membeli gas bersubsidi,” ungkapnya.

Namun, menurutnya penggunaan kartu kendali perlu dikaji terlebih dahulu. Sebab, sebelum menerapkannya harus ada pendataan.

“Kita harus mendata, mana golongan masyarakat miskin dan yang tidak,” ujarnya.

Selain penerapan kartu kendali, dalam rapat itu juga ditemukan pemikiran lain. Yaitu, menetapkan HET tertinggi bagi pengecer. Supaya, para pengecer tak seenaknya menjual gas elpiji jauh dari HET.

“Tapi solusi itu mendapatkan penolakan dari Pertamina. Sebab, kalau itu dilakukan sama saja kita melegalkan keberadaan pengecer,” pungkasnya. (noe)

Baca Juga