Headline9.com, BANJARBARU – Pemberian insentif yang diinisiasi Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, untuk jenis kendaraan bermotor membuahkan hasil. Total pendapatan Januari – Desember 2023 hampir 100 persen atau terkumpul Rp9 triliun lebih.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, Subhan Nor Yaumil, mengatakan, secara terperinci pendapatan tertinggi didominasi pajak daerah.
Capaiannya itu berkisar Rp3,7 triliun. Rinciannya meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama (BBN-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar (PBB-KB), dan pajak rokok.
“Yang lebih dominan di Kalsel adalah sektor PBB-KB sebesar Rp2 triliun lebih atau 101,30 persen,” ujarnya dalam gelaran ekspos pendapatan daerah di Kalsel, sejak Januari – Desember, Senin (18/12/2023).
“Kalau untuk pajak rokok kita menunggu pencairan terakhir agar bisa 100 persen. Saat ini baru sekitar Rp243 miliar atau terealisasi 71,03 persen dari target sebesar Rp342 miliar,” ujar Subhan lagi.
Tak hanya mengekspos pendapatan tertinggi, penerimaan lain juga dijabarkan pihaknya.”Retribusi daerah di antaranya pelayanan jasa umum, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan,” katanya.
“Realisasinya mencapai Rp19,82 miliar. Apabila dipersentasekan 96,54 persen,” sebut Subhan.
Sementara dari jasa usaha, terdapat 6 komponen di dalamnya. Bahkan juga melebihi target dengan capaian Rp8,4 miliar lebih atau 106,26 persen.
“Retribusi pemakaian kekayaan daerah, terminal, pelayanan pelabuhan, tempat rekreasi dan olahraga, penjualan produksi usaha daerah,” ucapnya.
Tak hanya itu, ia menyebutkan, sejumlah pendapatan lain seperti hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tercapai Rp52,5 miliar lebih.
“Bagian laba yang dibagikan ke pemda (diveden) atas penyertaan modal BUMD sebesar Rp52,1 miliar (98,69%), Bagian laba yang dibagikan ke pemda (diveden) atas penyertaan modal perusahaan milik swasta Rp467 juta (103,84%),” papar dia.
Selanjutnya, ia merincikan, dari komponen lain-lain pendapatan yang sah juga terdapat dari hasil penjualan aset daerah tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dan pendapatan pajak daerah.
“Total penerimaan keseluruhan Rp669 juta lebih dengan realiasasi 97,69 persen,” bebernya.
Sedangkan, untuk Dana Transfer Daerah (DTD) mencapai Rp4,5 triliun lebih atau 99,7 persen.”bagi hasil bukan pajak dan bagi hasil pajak (77,92%), DAU (86,20%), DAK (73,69%), insentif daerah (50,00%), pengeluaran non anggaran pihak ketiga rekening pemerintah lainnya,” tegas Subhan.
Ia menerangkan lagi, komponen lain-lainnya dari pendapatan yang sah berkisar Rp32 miliar lebih atau secara persentase 74,73 persen.
“Hibah pendapatan sebesar 4,83 persen atau Rp70,3 miliar. Untuk sumbangan pihak ketiga/sejenis tercatat Rp31,9 miliar lebih (77,18%),” tuturnya.
Meskipun realisasi selama setahun terbilang tinggi. Tetapi, pihaknya juga sudah menyalurkan pembagian (bagi hasil) ke kabupaten/kota. Termasuk mulai dari triwulan (I) pertama, kedua (II) dan ketiga (III).
“Nah, untuk triwulan keempat (IV) akan kita salurkannya pada awal tahun 2024,” tukas dia.
Reporter : Riswan Surya
Editor : Nasrullah