headline9.com, KOTABARU – Bupati Kotabaru Muhammad Rusli menghadiri Focus Group Discussion (FGD) perkembangan pembangunan Jembatan Pulau Laut yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di lokasi proyek PT PP Tanah Merah, Kabupaten Tanah Bumbu, Rabu (29/4/2026), guna memperkuat koordinasi lintas sektor dalam percepatan Program Strategis Nasional (PSN).
FGD tersebut dihadiri Asisten II Setda Tanah Bumbu, tenaga ahli gubernur, perwakilan Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, dinas terkait, serta seluruh kontraktor yang terlibat dalam pembangunan jembatan penghubung daratan Kalimantan dengan Pulau Laut.
Agenda utama pertemuan membahas keberlanjutan pembangunan Jembatan Pulau Laut yang masuk dalam program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029.
Dalam keterangannya, Muhammad Rusli menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung dan mengawal pelaksanaan proyek strategis tersebut agar berjalan selaras antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten.
“Kami sangat mendukung penuh akselerasi pembangunan ini, terutama Jembatan Pulau Laut. Proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan urat nadi ekonomi yang akan menjadi akses vital bagi konektivitas wilayah kita,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keberadaan jembatan tersebut menjadi harapan besar masyarakat Kotabaru, terutama dalam mendorong sektor pariwisata dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah seiring meningkatnya kunjungan wisatawan.
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Kotabaru Eka Saprudin menyebut pembangunan jembatan ini diharapkan menjadi solusi permanen dalam membuka keterisolasian wilayah.
“Dengan akses yang lebih terbuka, arus distribusi barang dan jasa akan semakin lancar, yang pada akhirnya dapat menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur strategis tersebut agar memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Tenaga Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Fajar mengingatkan para kontraktor agar bekerja maksimal mengingat besarnya nilai investasi dan pentingnya proyek tersebut bagi daerah.
“Gubernur Kalimantan Selatan berpesan agar tidak ada kendala signifikan selama pelaksanaan pembangunan, sehingga target penyelesaian pada akhir 2028 dapat tercapai dan jembatan bisa difungsikan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut juga ditegaskan bahwa pihak pelaksana proyek diminta untuk rutin melaporkan progres pekerjaan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Kotabaru, serta Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Diketahui, pembangunan Jembatan Pulau Laut memiliki panjang sekitar 6,4 kilometer dengan masa pengerjaan 2024 hingga 2028. Total anggaran proyek mencapai lebih dari Rp6,1 triliun yang bersumber dari APBN dan APBD.
FGD ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memastikan proyek strategis nasional tersebut berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
