headline9.com, BANJARBARU – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kota Banjarbaru menyoroti tingginya realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp1,813 triliun atau 122,53 persen dari target setelah perubahan sebesar Rp1,480 triliun. Di sisi lain, fraksi juga menilai besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp490,9 miliar perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi sekaligus Jawaban Wali Kota terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (30/6/2026).
Juru Bicara Fraksi Gerindra yang juga Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarbaru, Syamsuri, mengatakan capaian pendapatan daerah menunjukkan kondisi fiskal Kota Banjarbaru yang cukup kuat. Namun, menurutnya, keberhasilan tersebut harus diikuti dengan pengelolaan anggaran yang lebih efektif agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Keberhasilan menghimpun pendapatan bukan sekadar capaian administratif, melainkan modal strategis untuk membiayai akselerasi program pembangunan. Karena itu, kami menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp490,9 miliar sebagai opportunity cost yang signifikan,” ujarnya.
Syamsuri menilai dana yang belum terserap tersebut merupakan potensi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang masih tertunda.
Menurutnya, untuk mendukung terwujudnya visi Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera), khususnya pada aspek maju dan sejahtera, pemerintah daerah perlu menerapkan model dynamic performance budgeting atau penganggaran berbasis kinerja yang lebih dinamis.
“Pendekatan ini menuntut fleksibilitas fiskal yang presisi, di mana saldo anggaran tidak boleh terjebak sebagai angka pasif di kas daerah, melainkan harus segera dioptimalkan menjadi stimulus ekonomi sejak awal triwulan,” katanya.
Ia menambahkan, percepatan realisasi anggaran akan membuat APBD berfungsi lebih optimal sebagai instrumen penggerak ekonomi daerah, sehingga mampu mendukung pemerataan pembangunan dan meningkatkan daya saing Banjarbaru sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan.
Meski memberikan sejumlah catatan strategis, Fraksi Gerindra menyatakan menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
