Headline9.com, MARTAPURA – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Amiruddin, meminta pemerintah daerah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui strategi pencegahan dan mitigasi jangka panjang. Penanganan dinilai tidak cukup jika hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran terjadi.
Menurut Amiruddin, pemerintah daerah perlu menyusun roadmap yang jelas agar penanganan Karhutla tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga mampu mengurangi potensi kebakaran berulang.
“Tidak hanya on the spot, tetapi Pemda juga harus memerhatikan jangka panjang penanganannya. Roadmap pencegahan dalam memperkuat mitigasinya,” kata Amiruddin usai rapat gabungan penanganan Karhutla di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kabupaten Banjar, Senin (31/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Komisi I turut menyoroti kendala yang dihadapi di lapangan selama masa Siaga Darurat Karhutla. Salah satunya keterbatasan sarana prasarana dan personel yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar. Kondisi tersebut membuat penanganan Karhutla masih membutuhkan dukungan dari berbagai unsur, terutama pemadam kebakaran swasta dan relawan masyarakat.
“Yang banyak membantu dan bekerja di lapangan adalah pemadam kebakaran (PMK) swasta. Kalau tidak ada relawan, swadaya masyarakat, DPKP, jelas BPBD dan personel lainnya juga pasti tertatih-tatih,” ujarnya.
Amiruddin menjelaskan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Banjar bersama damkar swasta selama ini berperan sebagai pendukung dalam penanganan Karhutla. Sementara koordinasi tim dan posko berada di bawah kendali BPBD.
“Mereka ini hanya sebagai sistem pendukung dalam penanganan Karhutla oleh BPBD, termasuk pengarahan personel dan pengerahan armada. Secara tim dan posko itu dikomandoi langsung oleh BPBD,” jelas politisi PPP tersebut.
Dukungan tersebut, lanjutnya, juga melibatkan relawan Buser 690 dan unsur lainnya yang membantu pengerahan personel maupun armada ke lokasi kebakaran.
Menanggapi hal itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, memastikan DPKP tetap dilibatkan dalam penanganan Karhutla. Namun, tidak seluruh personel DPKP masuk dalam Satgas Karhutla. “Ada kita libatkan, tapi tidak semuanya. Kita tahu petugas DPKP sebagian juga berstatus ASN dan hanya mengakomodasi PJLP. Kalau semuanya kita akomodasi tentu anggarannya tidak cukup,” kata Wasis.
Ia menambahkan, Satgas Karhutla juga melibatkan unsur TNI dan Polri dalam penanganan di lapangan. Dengan kondisi tersebut, penguatan mitigasi dan pencegahan menjadi penting agar penanganan Karhutla tidak terus bergantung pada respons ketika api sudah muncul.
BPBD Kabupaten Banjar mencatat 218 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 1.170 hektare hingga 31 Agustus 2026. Gambut, Kertak Hanyar, Sungai Tabuk dan Cintapuri Darussalam termasuk wilayah yang paling terdampak, terutama oleh kabut asap.
Reporter: Riswan | Editor: Nasrullah
