Search
Close this search box.
  1. Home
  2. »
  3. advertorial2
  4. »
  5. Dispersip Tanbu Gelar Asistensi Jadwal Retensi Non Keuangan dan Non…

Dispersip Tanbu Gelar Asistensi Jadwal Retensi Non Keuangan dan Non Kepegawaian.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Reddit

BATULICIN,headline9.com – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tanah Bumbu melaksanakan Asistensi Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian (NKNK).

Kegiatan Jadwal Retensi Arsip (JRA) adalah daftar yang berisi sekurang kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

Adapun jadwal retensi fasilitatif NKNK ini merupakan jadwal retensi yang nantinya digunakan oleh seluruh instansi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Asistensi jadwal retensi yang dilakukan oleh dispersip tidak lain adalah menindaklanjuti usulan jadwal yang sebelumnya telah disampaikan kepada ANRI.

BACA JUGA :  Zairullah Serahkan Bantuan Hibah Kepada Kelompok Tani  Disuasana Hari Pahlawan

Dalam sambutannya Plt.Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Muhammad Yusri, S.Sos, M.Si melalui Kabid Kearsipan Hj.Noryana, S.Sos, M.M telah menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebelumnya telah mengajukan usulan ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) terkait terkait Fasilitatif NKNK, yakni sebanyak 5 bidang urusan.

“Setelah melakukan koordinasi dengan ANRI, dimana untuk efisiensi waktu dan rencana penambahan usulan jadwal retensi ini sekaligus nantinya akan merubah Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 50 thn 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Dan Fasilitatif yang sudah ada,” Kata Hj Noryana Kabid Kearsipan Dispersip Tanbu.

Adapun masukan yang telah  diberikan oleh ANRI bahwa sebaiknya pengajuan usulan jadwal retensi Fasilitatif NKNK tersebut langsung memuat semua urusan yakni ada 11 (sebelas) urusan sesuai yg termuat dalam Perka ANRI no. 12 tahun 2009.

BACA JUGA :  Wahyu Windarti Zairullah Resmi Jadi Ketua TP PKK Tanah Bumbu

“Jadi masih ada 6 Bidang urusan yang belum diajukan usulannya,” Jelasnya.

Keenam Bidang urusan tersebut adalah bidang perencanaan, bidang penelitian, pengkajian,bidang pengembangan,bidang pendidikan dan pelatihan,bidang teknologi informasi dan komunikasi,bidang kepustakaan dan Bidang Kearsipan.

Saat ini keenam bidang urusan tersebut telah dilakukan asistensi oleh tim lembaga kearsipan daerah dan segera akan diajukan usulannya ke ANRI untuk ditelaah dan disetujui.

Hj Noryana menambahkan, bahwa  asistensi ini telah dilaksanakan bersama Bappeda, BKD, Diskominfo dan Dispersip sendiri selaku Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) di Kabupaten Tanah Bumbu,” Pungkasnya.

Baca Juga