Sidang Prapradilan Polda Kalsel, Saksi Ahli Sebut Police Line Bisa Dikatakan Tidak Sah

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print
Share on reddit
Reddit

headline9.com, BANJARMASIN – Sidang praperadilan Polda Kalsel terkait Police Line di Jalan Hauling dekat Underpass kilometer 101 Tapin, menghadirkan saksi ahli lakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda Rabu (19/1/2022).

Dalam persidangan tersebut, Chairul Huda menjelaskan, jika Police Line yang dipasang Dirkrimum Polda Kalsel hanya untuk kepentingan pengamanan atau olah tempat kejadian perkara, maka harus segera dilepas oleh penyidik.

“Tetapi pada prakteknya bersifat berkelanjutan, jadi jatuhnya seperti penyitaan. Apabila seperti itu, maka harus melalui izin pengadilan setempat, jika tidak maka bisa dikatakan tidak sah,” jelas Chairul.

BACA JUGA :  Petani Mulai Berburu Haman Padi, Seribu Tikus Dimusnahkan

Sementara itu, Kuasa Hukum Pemohon, Boyamin Saiman menambahkan, saat ini pihaknya fokus terkait yang disampaikan saksi ahli Chairul Huda.

Terlebih juga soal hak mengajukan praperadilan kepada pihak berwajib bisa dilakukan oleh LSM, ormas atau warga masyarakat yang merasa dirugikan kepentingan ekonomi dan kehidupannya manakala dipasangnya police line.

“Kami yakin, kami bisa memenangkan praperadilan ini, karena tindakan kepolisian memasang police line di lokasi Jl Hauling Km 101 tidak menyertakan izin (surat resmi) dari pengadilan,” bebernya kepada pers.

BACA JUGA :  Sabu 9.14 Kg Gagal Beredar Di Kalsel

Sehari sebelumnya, sidang mengagendakan penyampaian jawaban dari Polda Kalsel yang diwakili B Tampubolon.

Menurut Tampubolon, dari Biro Hukum Polda Kalsel pihak termohon menyatakan pemasangan police line sudah sesuai dengan perundang-undangan dan guna kepentingan proses penyelidikan.

Selain itu juga pihak termohon menyatakan membantah dalil-dalil pihak pemohon.

“Kami pihak termohon minta kepada hakim agar membatalkan semua dalil dan tuntutan pemohon,” jelas Tampubolon.

Sebagaimana diketahui, pemasangan police line lebih sebulan lalu di lokasi, terkait sengketa lahan jalan hauling antara PT TCT dengan PT AGM.

Baca Juga