Mosi Tidak Percaya, Irwan Bora Ingatkan Jangan Jadi Provokator

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Reddit

Headline9.com, MARTAPURA – Tanggapan lanjutan dari anggota DPRD Kabupaten Banjar, mengenai wacana wacana mosi tidak percaya yang dihembuskan Saidan Pahmi kepada Ketua DPRD setempat.

Adalah Irwan Bora, anggota DPRD Banjar dari Fraksi Partai Gerindra, yang sesalkan adanya ancaman mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Banjar, Senin (19/9/2022).

Irwan Bora terkejut, mendengar adanya ancaman terhadap Ketua DPRD Banjar H Muhammad Rofiqi, yang berasal dari Partai Gerindra.

Seperti dilansir dari laman kbk.news, Irwan Bora menganggap hal tersebut bukan main–main. Hanya saja dirinya belum mengetahui apakah wacana itu diungkapkancstas nama pribadi atau mewakili kubu pendukung Bupati Banjar H Saidi Mansyur.

Menurut Irwan Bora, Saidan Pahmi itu seorang wakil rakyat yang pintar, namun adanya ancaman mosi tidak percaya itu semestinya disampaikan setelah bertemu dengan Ketua DPRD Banjar dan menanyakan apa alasannya, sehingga tidak tanda tangan LPJ APBD Kabupaten Banjar Tahun 2021.

BACA JUGA :  Lihat Dana Kampanye Paslon Walikota Banjarbaru Terbanyak

“Walaupun Pak Saidan punya hak bicara apa saja, namun sebelumnya harus mengetahui apa sebabnya Ketua DPRD tidak tangan LPJ APBD itu,” ujarnya.

Irwan mengingatkan Saidan Pahmi, agar bersikap lebih bijak dan tidak menjadi provokator dalam kasus belum tandatangannya Ketua DPRD Banjar terhadap LPJ APBD Kabupaten Banjar Tahun 2021.

“Janganlah jadi provokator, karena akan berdampak pada terhadap roda pemerintahan di Kabupaten Banjar,” tegasnya.

Irwan Bora, mengungkapkan Ketua DPRD Banjar Muhammad Rofiqi, sudah bertemu dengan Sekda Banjar Mokhamad Hilman, untuk membahas bagaimana menyikapi terlambatnya LPJ APBD Kabupaten Banjar tersebut.

BACA JUGA :  Warga Banjarbaru Tak Pakai Masker Siap-Siap Denda Rp 250 Ribu

“Tadi siang Ketua DPRD Banjar dan Sekda Banjar sudah bertemu. Ketua DPRD Banjar berencana akan melakukan konsultasi ke Kemendagri terlebih dahulu, karena LPJ itu batas waktunya pembahasannya melebih 7 bulan,” ungkap Irwan.

Adanya upaya penyelesaian masalah LPJ ini, kata Irwan Bora, mungkin tidak diketahui Saidan Pahmi.

“Mungkin Pak Saidan tidak mengetahui, kalau Ketua DPRD Banjar sedang melakukan upaya penyelesaian LPJ APBD yang dinilai terlambat tersebut. Ketidaktahuan tersebut diduga, karena Pak Saidan sering kunjungan kerja dan tidak sempat menanyakannya langsung sama Pak Ketua DPRD,” pungkas Irwan Bora.

Baca Juga

%d blogger menyukai ini: