Search
Close this search box.
  1. Home
  2. »
  3. Tanah Bumbu
  4. »
  5. Bahas Inflasi Pemkab Tanbu Dapat Arahan Mendagri RI

Bahas Inflasi Pemkab Tanbu Dapat Arahan Mendagri RI

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Reddit

Headline9.com, BATULICIN – Presiden Ir Joko Widodo belum lama tadi mengungkapkan, yang patut disyukuri saat ini, adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih cukup baik diatas 5,72 persen ditahun triwulan terakhir  2022.

1 tahun ini terakhir 5,22 persen dan itu sangat bagus dibanding pertumbuhan negara lain yang jauh dibawah 5 persen.

Kemudian, dari segi inflasi kita juga masih relatif terkendali 5,41 persen  diakhir tahun, dimana itu menurun pada bulan September 5,9 persen, kemudian Oktober 5,7 persen , Nopember, 5,4 persen dan Desember naik sedikit 4,5 persen.

BACA JUGA :  Dispersip Tanbu Gelar Asistensi Jadwal Retensi Non Keuangan dan Non Kepegawaian.

Hal ini disampaikan Mendagri Tito Karnavian dalam Rakor penanganan Inflasi Nasional secara Daring, Selasa (24/1) di Sekretariat Kemendagri terhubung ke DLR  Kantor Bupati Tanbu yang dihadiri Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ir. H. Riduan.

Mengingat arahan Presiden pada Rakornas kemarin berkaitan erat dengan penanganan inflasi yang dihadiri pengambil kebijakan di Daerah.

Adapun prihal yang dipaparkan Tito Karnavian dari arahan Presiden itu yakni, dalam hal pengendalian inflasi, pertama para kepala daerah diminta pantau langsung dilapangan dan hari hati dalam mengatur taraf PDAM maupun angkutan umum.

BACA JUGA :  Tanbu Masuki Masa Panen Padi

Kedua, turunkan kemiskinan extrem sampai target 0 persen pada 2024,

Ketiga, dorong kepala daerah untuk turunkan stunting dibawah 14 persen di tahun 2024. Keempat, segera selesaikan dua masalah besar investasi yakni kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan persetujuan bangunan gedung (PBGD), dan Kelima, maksimalkan pengelolaan keuangan daerah dengan bangun dana abadi dan pastikan APBD dibelanjakan untuk produk produk buatan dalam negeri.

“Yang tak kalah penting dalam penanganan ini adalah menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang pemilihan umum (pemilu) ditahun 2024.” tuturnya. (MHL).

Baca Juga