Headline9.com, MARTAPURA – Komisi IV (empat) DPRD Kabupaten Banjar, menyebut, serapan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat hanya terserap 89,99 persen lebih.
Meski tak terserap maksimal 2023 lalu. Namun, tahun ini BPBD Banjar kembali mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp13 miliar lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP), di ruang Komisi IV Kabupaten Banjar, Rabu (10/1/2024).
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Gusti Abdurrachman, mengemukakan, alasannya tak terserap maksimalnya anggaran mereka. Menurutnya, karena penandatangan Daftar Pelaksana Anggaran alias DPAnya baru dilakukan pada Oktober 2023.
“Untuk operasional mereka makan/minum itu harus melalui e-Katalog. Melihat adanya penambahan, kita ketahui yang tahun lalu saja banyak lebihnya,” ungkapnya.
Ia menyoroti, adanya wacana pembentukan desa tangguh bencana yang disampaikan ke Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar. “Tadi kami minta agar mereka bisa beragumentasi asas manfaat untuk masyarakat apa, dibentuk sampai tingkat kecamatan juga apa karena ini berkaitan dengan anggaran. Kita perlu anggaran itu efesien dan transparan,” tuturnya.
Politisi senior dari Partai Golkar itu yang kerap disapa Antung Aman tersebut, menilai, anggaran kebencanaan yang dialokasikan tiap tahunnya itu harus realistis.
Dari usulan yang diajukan BPBD ke Komisi IV, Antung Aman bilang, ada beberapa peralatan penunjang kebencanaan yang dilakukan peremajaan di antaranya perahu, mobil tangki dan sebagainya.
“Kata mereka, banyak peralatan yang sudah tua. Terus juga, anggaran perbaikan itu biayanya lebih besar. Sehingga, usulannya membeli yang baru,” kata Antung Aman.
Terlepas itu, dia menekankan lagi, manfaat yang dirasakan harus menyentuh langsung ke masyarakat.
“Kita dukung, cuman RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) mereka tidak di bawa saat RDP. Memang, DPA 2024 kan belum ada. Tetapi, di RKA kan kita mau tahu apa saja yang dibeli terus penambahan anggarannya untuk apa,” ucapnya. Sambil menegaskan, BPBD Banjar segera menyerahkan RKA 2024.
Terpisah, Kalak BPBD Kabupaten Banjar, Warsita, tak menampik serapan anggaran 2023 lalu hanya terealisasi sebesar 89,99 persen.
Tak maksimalnya hal tersebut dikarenakan adanya kendala DPA (Daftar Pelaksana Anggaran ) perubahannya yang dianggap terlalu mepet. “Padahal kita merencanakan untuk Agustus, September dan Oktober. Jadi, yang bisa terpakai itu hanya satu bulan saja,” ungkapnya.
Dari hasil pengakuannya usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, total keseluruhan anggaran 2023 sebesar Rp9 miliar.
Terkait tambahan alokasi anggaran, Warsita menjawab, “berkaca dari Karhutla kemarin kita banyak kekurangan peralatan tapi secara bertahap sudah kita usulkan alkon, selang. Ya paling tidak setiap kecamatan punya peralatan itu kalau bisa per desa,” beber dia.
Meski begitu, dia menjelaskan, tahun 2024 alokasi anggaran kegiatan BPBD Kabupaten Banjar mengalami kenaikan. “Termasuk peralatan (logistik) juga kita anggarkan tetapi kita lakukan bertahap,” pungkasnya.
Reporter : Riswan Surya
Editor : Narsullah
