Search
Close this search box.
  1. Home
  2. »
  3. Banjar
  4. »
  5. Angkat Stunting Kabupaten Banjar Naik, Kelurahan Gambut Barat Berhasil Bebas…

Angkat Stunting Kabupaten Banjar Naik, Kelurahan Gambut Barat Berhasil Bebas Stunting

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Reddit
ILUSTRASI: kegiatan Posyandu, ibu sedang menyuapi bubur ke balita sebagai pemberian makanan tambahan (PMT) dalam rangka pencegahan dan menekan angka pertumbuhan stunting. Foto/Istimewa

Headline9.com, MARTAPURA – Penanganan stunting di  Kabupaten Banjar menggunakan biaya besar. Bahkan untuk satu kelurahan diperlukan dana berkisar Rp3 juta hingga Rp4 juta per kegiatan.

Kabupaten Banjar memiliki 277 desa dan 13 kelurahan, tiap perangkat tersebut melaksanakan kegiatan penanganan stunting. Program strategis ini diluncurkan untuk memastikan gizi yang memadai bagi balita dan ibu hamil.

Namun, angka stunting di daerah tersebut masih tinggi, data dari  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) setempat, dengan prevalensi mencapai 30,1 persen, naik 3,7 persen dari tahun sebelumnya.

Di sisi lain, tingginya angka prevalensi ini menyebabkan peningkatan anggaran percepatan penanganan stunting tahun 2024.

Sementara itu, penanganan stunting di tingkat kelurahan juga terus dipacu untuk dalat menekan angka stunting.

Lurah Gambut, Akhmad Syaukani mengungkapkan untuk kelurahannya tidak memiliki anggaran untuk penanganan stunting.

“Karena alokasinya ada dibidang Keluarga Berencana (KB) Dinsos P3AP2KB. Puskesmas juga punya anggaran sendiri, jadi kami hanya ikut didalam kegiatan posyandu,” katanya, kepada headline9.com, Kamis (30/5/2024).

Dari anggaran itu, Keluarahan Gambut mendapat porsi sebesar Rp48 juta selama kegiatan dan teranggarkan 12 bulan. “Sekali kegiatan itu sekitar Rp4 juta dibagi lagi untuk 7 posyandu. Itu tergabung dari keseluruhan 32 RT di wilayah Gambut dengan jumlah kehadiran balita dan ibu hamil sebanyak 200 orang lebih dengan total 25 ribu jiwa,” ucapnya.

Dalam kegiatan itu juga teranggarkan alokasi honor untuk 35 orang kader posyandu. Nominalnya sebesar Rp100 ribu untuk satu kali kegiatan jika ditotalkan per 12 bulan menjadi Rp1,2 juta dikalikan lagi 35 orang mencapai Rp42 juta.

“Jadi, satu posyandu itu diisi sebanyak 5 kader apabila 7 pos maka total keseluruhan ada sekitar 35 orang. Anggarannya dikucurkan lewat APBD,” bebernya.

Ia mengklaim, per porsi makanan yang disajikan untuk pemenuhan gizi balita dan ibu hamil berkisar Rp20 ribu. “Itu di antaranya kue, telur, dan bubur,” ucapnya.

Selain itu, bantuan tambahan seperti 1 rak telur dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalsel juga diberikan kepada warga. Sayangnya, Syaukani, tak mengetahui berapa jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menerima manfaat tersebut. Termasuk, berapa jumlah berpotensi stunting.

“Puskemas dan bidan yang lebih tahu berapa angka yang berpotensi stunting. Kita tidak menerima datanya. Karena pihak penyuluh KB dan bidan turun langsung ke lapangan. Kita juga tak memiliki puskesmas pembantu (pustu) yang ada pusat kesejahteraan sosial (poskesos),” ungkap dia.

Penunjang lainnya dalam menekan pertumbuhan angka tersebut, Syaukani bilang, April 2024 juga sudah menggelar kegiatan rembuk stunting dengan mengundang berbagai unsur penting.

“Terlibat didalamnya ada pihak kecamatan, kader posyandu, puskesmas, dan forum RT. Sedangkan, agar informasi ini sampai kepada masyarakat kita percayakan ke Ketua RT. Alokasi kegiatan tersebut menghabiskan Rp3,5 juta bersumber anggaran kelurahan dan digelarnya hanya satu kali dalam setahun,” ucapnya.

Lantas bagaimana dengan Kelurahan Gambut Barat yang disinyalir memiliki anggaran sendiri dalam mengentaskan kasus kekerdilan (stunting) ini?

Mulyadi, selaku Sekretaris Kelurahan Gambut Barat, mengaku, pihaknya juga rutin menggelar kegiatan posyandu dengan menganggarkan satu kali kegiatan sebesar Rp3 juta per sebelas bulan. Apabila dikalikan mencapai Rp41 juta.

Hebatnya lagi, alokasi ini tak dikover oleh Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) yakni Dinsos P3AP2KB dan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas. Terlebih, Kegiatan rembuk stunting turut dilaksanakan pihaknya dengan menghabiskan anggaran Rp3 juta. Kabarnya, wilayah itu juga dklaim terbebas dari stunting alias nol kasus.

“Kami memberikan honor kepada masing-masing kader itu sekitar Rp50 ribu untuk lima titik posyandu. Semua ini berasal dari APBD. Nah, sementara untuk pustu ditempat kami tidak ada karena dekat dengan Puskesmas” katanya.

Reporter : Riswan Surya
Editor      : Nashrullah

Baca Juga