Headline9.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat, salah satu program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto. Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
“Program pemerintah apa pun, kita dukung. Begitu datanya ada, kita bisa langsung proses, termasuk untuk Sekolah Rakyat. Jika tanahnya berbeda-beda, kita sesuaikan dengan kebutuhan dan status hukumnya,” tegas Menteri Nusron.
Ia menekankan pentingnya kecepatan dan kejelasan dalam proses sertipikasi lahan tanpa mengganggu Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Menurutnya, status hukum lahan harus tuntas agar tidak terjadi tumpang tindih aset antarinstansi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan, banyak usulan lokasi Sekolah Rakyat dari pemerintah daerah masih belum bersertipikat. Ia berharap proses percepatan sertipikasi dapat dilakukan segera agar pembangunan fisik bisa dimulai pada Juli 2025 sesuai arahan Presiden.
“Pak Presiden menargetkan pembangunan dimulai Juli, dengan syarat lahan clean and clear. Kami berharap perhatian dari Menteri ATR/BPN dalam percepatannya,” ujarnya.
Sekolah Rakyat akan dibangun sebanyak 200 unit dari jenjang SD hingga SMA bagi masyarakat kurang mampu. Program ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga prasejahtera.
Turut hadir mendampingi Menteri ATR/BPN dalam rapat ini antara lain Sekretaris Jenderal Suyus Windayana, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Jonahar, serta sejumlah pejabat eselon I lainnya.
