Headline9.com, MARTAPURA – Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Banjar pecahkan rekor yang tertinggi di Kalimantan Selatan. Terhitung sejak Mei 2025, jumlahnya capai 12.752 anak, hal ini pula menjadi alasan dibentuknya Tim Penanganan ATS oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, Kamis (26/6/2025).
Menanggapi itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Banjar, Ahmad Sarwani, menyebut tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) bukan disebabkan lantaran putus sekolah, melainkan beberapa lembaga pendidikan yang terdaftar namun tidak mengikuti sistem kurikulum standar nasional (KSN). Sehingga, pemerintah pusat mencatat anak tersebut tidak mengenyam pendidikan (sekolah).
Perihal terbentuknya tahun ini, kata dia, bukan sebuah keterlambatan. Pembentukan tim koordinasi Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten Banjar, tambah Sarwani, adalah langkah positif untuk mengubah stigma dunia pendidikan.
“Terpenting kan stakeholder terkait dapat bergerak cepat. Tingginya ATS tadi tak hanya diukur dari putus sekolah, melainkan ada lembaga pendidikan yang tidak terdaftar dan ada pula sekolah terdaftar tapi tidak menerapkan kurikulum standar nasional (KSN) sehingga pemerintah pusat menganggap anak itu tak sekolah, ini sangat ironis,” ungkapnya.
Hal ini, sambung politisi NasDem yang duduk di Komisi I DPRD Provinsi Kalsel tersebut, tentu merupakan tantangan besar bagi stakeholder terkait menuntaskan persoalan ATS di Kabupaten Banjar. “Tapi, kita turut mengapresiasi upaya jemput bola yang dilakukan Pemkab Banjar guna menuntaskan ATS tersebut. Tak ada kata terlambat dalam dunia pendidikan dan saya menyambut positif langkah yang telah dijalankan mereka,” papar dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Banjar, Liana Penny, mengakui bahwa tim koordinasi ATS baru dibentuk tahun ini. Ia juga mengklaim kalau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab Banjar telah berupaya keras melakukan sesuatu untuk penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Utamanya, dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IDM), termasuk pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar juga meminta pihak kecamatan, kelurahan dan desa (pemdes) ikut berperan dan terlibat langsung dalam upaya terealisasinya penanganan ATS tersebut.
“Kita bentuk ini agar seluruh program dapat terkoordinir dan penanganannya lebih komprehensif. Begitu juga bagi anak yang putus dan ingin melanjutkan sekolah formal tapi terkendala ekonomi hal ini akan kita tangani bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Ini ditujukan untuk membantu keperluan mereka termasuk bantuan atau dukungan personel peserta didik,” katanya.
Reporter: Riswan Surya | Editor: Nashrullah
