Headline9.com, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru bersama Kejaksaan Negeri Banjarbaru menandatangani kesepakatan bersama terkait penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Senin (1/9/2025).
Penandatanganan berlangsung di Aula Gawi Sabarataan dan dihadiri langsung Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby serta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banjarbaru, Taliwondo.
Kajari Banjarbaru, Taliwondo, menjelaskan ruang lingkup kerjasama mencakup pendampingan hukum, baik litigasi maupun nonlitigasi. Kejaksaan melalui perannya sebagai Jaksa Pengacara Negara dapat mewakili pemerintah daerah, BUMN, maupun BUMD apabila menghadapi gugatan hukum.
“Kerjasama ini mencakup pendampingan hukum, pertimbangan hukum, pendapat hukum, hingga tindakan hukum lainnya. Harapannya, dapat meminimalisir terjadinya permasalahan hukum di lingkungan pemerintah,” kata Taliwondo.
Ia menambahkan, keberadaan kesepakatan bersama ini diharapkan dapat memberi solusi ketika muncul persoalan hukum, terutama yang berkaitan dengan keputusan pejabat pemerintah.
Melalui kerja sama ini, Pemko Banjarbaru dan Kejaksaan Negeri menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, dan sesuai aturan hukum.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru untuk bulan September 2025, yang membahas evaluasi dan sinkronisasi progres program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru.
