Headline9.com, MARTAPURA – Bencana banjir di Kabupaten Banjar kian meluas. Berdasarkan data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, Rabu 7 Januari 2026 mencatat sebanyak 32.789 rumah, 135.704 jiwa terdampak dan 8.577 hunian terendam.
Jumlah tersebut naik dibandingkan 6 Januari 2026 lalu. Sebanyak 23.133 rumah yang dihuni 118.151 jiwa terdampak banjir. Sementara, 13.732 rumah milik warga Kabupaten Banjar terendam. Angka tersebut berasal dari 9 kecamatan dan tersebar di 121 desa/kelurahan di Kabupaten Banjar.
Sementara, data yang dikeluarkan Pusdalops BPBD Kabupaten Banjar pada 7 Januari 2026, bahwa jumlah terdampak banjir tadi berasal dari 12 kecamatan, tersebar di 135 desa/kelurahan.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut terhitung pada 7 – 13 Januari 2026, Kalimantan Selatan bakal dilanda hujan ringan, hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir serta angin kencang. Kondisi itu memicu potensi bencana hidrometeorologi.
Gubernur Kalsel Muhidin menyebut penyebab banjir utamanya di Kabupaten Banjar, disebabkan adanya pendangkalan sungai dan pasang air laut.
Disisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup justru berbeda pandangan. Pihaknya menyoroti aktivitas pembukaan lahan yang cukup berkontribusi terhadap banjir. Sebagian besar dinilai di luar persetujuan Kementerian Lingkungan Hidup.
Sorotan itu meliputi aktivitas tambang batu bara, perkebunan dan kehutanan. Di Kalsel sendiri, empat daerah yang diaudit di antaranya Balangan, Hulu Sungai Selatan (HSS), Tapin dan Banjar.
Kabupaten Banjar, menjadi deretan yang diverifikasi dan diidentifikasi Kementerian Lingkungan Hidup. “Empat catchment diidentifikasi oleh Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) dan Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), ada kegiatan pembukaan lahan yang cukup besar berkontribusi terhadap banjir,” kata Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, usai memantau banjir di Desa Bincau, Martapura, Kabupaten Banjar, pada 30 Desember 2025.
Tercatat ada 182 perusahaan begerak dibidang pertambangan dan perkebunan. Tindaklanjut hasil audit dilakukan melalui pengecekan langsung di lapangan. Jika memang terbukti, pihaknya akan memberikan sangsi administrasi. “Kita akan dilakukan penyegelan dan penghentian kegiatan,” kata mantan Kepala Dinas Kehutanan Kalsel.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M Syarifuddin juga berinisiatif bakal mengumpulkan perusahaan untuk dilakukan pemetaan. Termasuk yang beroperasi di Kabupaten Banjar. “Antisipasi supaya tidak terulang lagi,” beber mantan Pj Bupati Tapin tersebut.
Saat ini Pemerintah Provinsi Kalsel masih menunggu hasil audit dari Kementerian Lingkungan Hidup agar dapat mengetahui pasti, apakah banjir tersebut diduga disebabkan aktivitas ekstraktif.
Mengingat, dampak bencana banjir yang dirasakan masyarakat Kabupaten Banjar sudah berjalan tiga pekan. Pada Rabu 7 Januari 2026, total Kepala Keluarga (KK) terdampak mencapai 48.876. Angka tersebut naik dibandingkan 6 Januari 2026, sebanyak 42.082 Kepala Keluarga (KK).
Reporter: Riswan | Editor: Nasrullah
