headline9.com, MARTAPURA – DPRD Kabupaten Banjar menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Banjar guna mengevaluasi perkembangan pembangunan fisik tahun anggaran 2025–2026. Rapat berlangsung di ruang paripurna lantai II DPRD Banjar, Martapura, Selasa (10/2/2026).
RDP dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjar, Irwan Bora, dan dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Banjar serta sejumlah kepala SKPD terkait. Agenda utama rapat membahas dua proyek strategis daerah, yakni pembangunan Rumah Sakit Tipe D di Kecamatan Gambut dan proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) Cahaya Bumi Selamat (CBS) Martapura.
Irwan Bora menegaskan, RDP merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran publik. Ia menyebut DPRD memberikan perhatian serius terhadap progres proyek RTH CBS yang menyerap anggaran lebih dari Rp8 miliar.
“Secara administratif progresnya terlihat tinggi, tetapi ketika dilihat langsung di lapangan, kondisinya tidak sepenuhnya sejalan. Ini yang menjadi dasar kami meminta penjelasan dalam RDP,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti keterlambatan penyelesaian proyek, khususnya RTH CBS. Pekerjaan yang ditargetkan rampung pada akhir Desember 2025 hingga Februari 2026 masih belum sepenuhnya selesai dan menyisakan sejumlah pekerjaan.
Kondisi tersebut dinilai perlu dijelaskan secara rinci oleh pihak eksekutif dan pelaksana teknis, mengingat proyek tersebut dibiayai dari anggaran daerah dan diperuntukkan sebagai fasilitas publik bagi masyarakat.
Dalam forum tersebut, DPRD menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek, termasuk kepastian waktu penyelesaian. Hal ini dinilai krusial untuk menghindari potensi kerugian daerah serta menjaga kepercayaan publik terhadap program pembangunan.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kabupaten Banjar memastikan akan kembali menggelar RDP lanjutan dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk instansi teknis dan kontraktor pelaksana. Langkah ini dilakukan untuk mengurai permasalahan secara terbuka serta mencari solusi konkret.
DPRD berharap pengawasan yang berkelanjutan dapat memastikan seluruh proyek pembangunan berjalan sesuai perencanaan, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Banjar.
