headline9.com, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Selatan mendorong percepatan penggunaan transaksi non tunai melalui QRIS dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kalsel 2026 di Swiss-Belhotel Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (15/4/2026).
Dalam arahannya, Muhidin menilai pemanfaatan di masyarakat masih rendah, meski infrastruktur pendukung telah tersedia.
“Kita kurang sosialisasi. Jadi perlu diperbanyak sosialisasi dan masyarakat harus diajari hingga terbiasa menggunakan QRIS,” ujarnya.
Selain QRIS, gubernur juga mendorong pemerintah daerah agar memanfaatkan dalam transaksi keuangan daerah. Dari 13 kabupaten/kota di Kalsel, baru enam pemerintah daerah yang telah menerapkan penggunaan KKI.
“Saya mengimbau daerah yang belum memiliki KKI agar segera menggunakannya. Jika pemerintah saja belum menerapkan transaksi non tunai, masyarakat juga akan sulit mengikuti,” tegasnya.
Muhidin juga menyatakan dukungan terhadap pemberian insentif bagi penggunaan QRIS, baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah, yang diiringi dengan penguatan kanal digital.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan perbankan, termasuk bank pembangunan daerah, dalam menyediakan layanan digital yang terintegrasi dan andal.
Menurutnya, digitalisasi tidak hanya soal kemudahan transaksi, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan keuangan yang efektif.
“Digitalisasi memastikan setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
HLM TP2DD Kalsel 2026 mengangkat tema optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja daerah melalui percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Kegiatan ini diikuti seluruh anggota TP2DD dan kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.
Turut hadir Pangdam XXII/Tambun Bungai , Danrem 101/Antasari , Kepala Perwakilan Kalsel , Kepala Kalsel , serta pimpinan instansi terkait lainnya.
Dalam laporan, Fadjar Majardi menyebut seluruh pemerintah daerah di Kalsel telah berada pada tahap digital dengan skor indeks ETPD di atas 89 persen. Meski demikian, pemanfaatan kanal pembayaran digital seperti QRIS, internet banking, dan e-commerce masih di bawah 50 persen.
“Kanal pembayaran digital sudah tersedia dengan baik, tetapi pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan,” jelasnya.
Pada kesempatan itu juga diumumkan pemenang Banua Digital Award 2026 kategori transformasi digital terbaik yang diraih oleh .
Melalui forum ini, Pemprov Kalsel berharap percepatan digitalisasi dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
