Headline9.com, MARTAPURA – Ketua DPRD Kabupaten Banjar H Agus Maulana menilai, pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan menunjukkan kemajuan. Namun, capaian tersebut belum cukup jika akses jalan dan jembatan di wilayah pelosok belum merata.
DPRD Kabupaten Banjar mencatat berdasarkan hasil rapat sebelumnya dengan Dinas PUPRP, realisasi pembangunan jalan dan jembatan masih berada di kisaran 60 persen. Karena itu, pemerataan infrastruktur menjadi salah satu pekerjaan yang terus dievaluasi agar pembangunan tidak hanya terlihat dari capaian umum, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat hingga wilayah terpencil.
“Akses jalan sudah bagus sampai ke pelosok, tapi yang jelas itu harus dimaksimalkan dan tetap akan kita dorong melalui evaluasi,” kata Agus kepada awak media usai mengikuti upacara pengibaran Bendera Merah Putih di Lapangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ratu Zalecha Martapura, Senin (17/8/2026).
Menurutnya, pembangunan jalan dan jembatan tidak cukup diukur dari angka realisasi. Pemerintah daerah (Pemda) juga perlu memastikan konektivitas antarwilayah dan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar benar-benar terbuka.
Sementara sektor pendidikan dan kesehatan, kata dia, dinilai telah menunjukkan capaian yang baik. Meski demikian, Agus menegaskan kedua sektor tersebut tetap membutuhkan pengawasan agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Yang jelas kami dari legislatif tentu selalu siap bersinergi dan mendukung program-program Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar, termasuk pemerataan pembangunan,” ujarnya.
Sorotan terhadap pemerataan infrastruktur juga datang dari Komisi III DPRD Kabupaten Banjar. Sejumlah wilayah seperti Cintapuri Darussalam, Aluh-Aluh, Paramasan dan Beruntung Baru dinilai masih membutuhkan perhatian lebih pada pembangunan jalan dan jembatan.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banjar H Abdul Razak sebelumnya menyebut realisasi jalan dan jembatan masih sekitar 60 persen. Sementara dalam RPJMD 2025-2029, capaian tersebut ditargetkan dapat dikejar hingga minimal 80 persen.
“Wilayah ini kan masih tertinggal. Belanja infrastruktur kita sebenarnya sudah di atas 40 persen. Tapi Pemda juga harus jeli agar APBN bisa turun ke daerah. Saat ini realisasi jalan dan jembatan masih berkisar 60 persen, sementara RPJMD 2025-2029 harus bisa dikejar minimal sekitar 80 persen,” tegasnya.
Menurutnya, percepatan pembangunan tidak bisa sepenuhnya mengandalkan APBD. Pemerintah daerah perlu lebih aktif membuka peluang pendanaan dari pemerintah pusat agar kebutuhan infrastruktur di wilayah yang belum terlayani dapat ditangani secara bertahap.
Dengan kondisi tersebut, DPRD Kabupaten Banjar mendorong evaluasi pembangunan tidak berhenti pada pencapaian angka, tetapi diarahkan pada wilayah mana yang masih tertinggal dan kebutuhan apa yang paling mendesak. Dengan begitu, pemerataan pembangunan menjadi ukuran utama, bukan sekadar besarnya anggaran yang terserap.
Reporter: Riswan | Editor: Nasrullah
