Headline9.com, MARTAPURA – Realisasi pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kabupaten Banjar senilai Rp4,9 miliar masih belum sepenuhnya berjalan hingga pertengahan tahun 2026. Dari total 22 paket yang dikelola Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, sejumlah kegiatan masih tertunda dan sebagian berpotensi bergeser ke APBD Perubahan.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, Iwan Junaidi, mengakui beberapa paket pokir belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Salah satu penyebabnya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada melonjaknya harga material konstruksi, terutama aspal dan beton rigid.
“Kenaikan harga BBM berpengaruh terhadap harga aspal dan material beton rigid. Karena itu kami harus menyesuaikan kembali harga satuan pekerjaan sebelum paket dapat dilaksanakan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (22/6/2026).
Selain penyesuaian harga, Dinas PUPRP juga menghadapi kendala verifikasi lokasi usulan. Menurut Iwan, terdapat beberapa paket dengan nama wilayah yang sama, namun berada di RT dan kecamatan berbeda sehingga memerlukan pencocokan ulang sebelum pekerjaan dimulai. “Ada nama desa yang sama, tetapi RT dan kecamatannya berbeda. Itu harus dipastikan kembali agar lokasi pekerjaan tidak keliru,” katanya.
Salah satu paket yang belum terlaksana adalah pembangunan jalan lingkungan di RT 015 Kelurahan Gambut. Padahal, pekerjaan tersebut semula dijadwalkan mulai dikerjakan pada April 2026.
Meski demikian, Iwan memastikan proyek tersebut tetap akan direalisasikan tahun ini. Pengukuran lapangan telah dilakukan sejak Maret lalu sebagai bagian dari perencanaan teknis. “Berdasarkan hasil pengukuran, panjang penanganan sekitar 155 meter. Metode yang digunakan adalah beton rigid dan saat ini tinggal memasuki proses pengadaan melalui penunjukan langsung (PL),” jelasnya.
Ia menargetkan paket-paket yang masih tertunda dapat mulai direalisasikan paling lambat akhir Juli 2026. Namun, karena ada paket yang dialihkan, sebagian kegiatan akan dilaksanakan ke APBD Perubahan.
“Ada beberapa paket yang sebelumnya masuk APBD Murni berpotensi dilaksanakan melalui APBD Perubahan karena waktu pengerjaannya menyesuaikan jadwal pelaksanaan,” ujarnya.
Diketahui, Dinas PUPRP Kabupaten Banjar menerima alokasi anggaran pokir sebesar Rp4,9 miliar pada APBD Murni 2026. Dana tersebut terbagi dalam 22 paket pekerjaan yang tersebar di tujuh kecamatan.
Nilai setiap paket bervariasi, mulai dari Rp200 juta hingga Rp400 juta. Sebagian kegiatan telah berjalan, terutama di wilayah Martapura, sementara paket lainnya masih dalam proses persiapan dan penyesuaian untuk segera direalisasikan.
“Memang ada beberapa paket yang sudah berjalan. Sedangkan paket yang belum terlaksana sejak April lalu saat ini sedang kami susun agar dapat segera dikerjakan,” tutup Iwan.
Reporter: Riswan | Editor: Nasrullah
