headline9.com, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru memastikan seluruh masukan dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kota Banjarbaru dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 akan ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pembangunan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi serta jawaban Wali Kota Banjarbaru terhadap pandangan tersebut, yang digelar di Ruang Graha Paripurna DPRD Banjarbaru, Selasa (30/6/2026).
Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, mengatakan setiap pandangan, kritik, dan saran yang disampaikan fraksi DPRD merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan sekaligus wujud sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam membangun daerah.
“Apa yang telah disampaikan hari ini di paripurna tentunya menjadi bahan bagi kita untuk terus memperbaiki sistem dan tata pemerintahan, sehingga hubungan antara legislatif dan eksekutif dapat berjalan selaras dan bersinergi,” ujarnya.
Menurut Lisa, seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia menegaskan Pemkot Banjarbaru juga terus mendorong penguatan sektor ekonomi, terutama melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah yang dilakukan meliputi peningkatan kualitas produk, fasilitasi legalitas dan sertifikasi, pemanfaatan teknologi digital, perluasan akses pemasaran, hingga memperkuat akses permodalan melalui kerja sama dengan sektor perbankan.
Lisa memastikan seluruh poin yang disampaikan fraksi telah mendapat perhatian pemerintah daerah dan akan dibahas lebih lanjut apabila masih memerlukan pendalaman.
“Semua yang menjadi penyampaian fraksi sudah kami tindak lanjuti. Apabila masih ada hal-hal yang perlu dibahas lebih lanjut, tentu akan kami lanjutkan melalui forum diskusi berikutnya,” katanya.
Ia berharap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku sehingga menghasilkan kebijakan yang semakin transparan, akuntabel, dan mampu mendukung pembangunan Kota Banjarbaru secara berkelanjutan.
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan serta penyelenggaraan pemerintahan kepada DPRD dan masyarakat.
