headline9.com, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin memaparkan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla 2026 bertema “Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027” di Jakarta, Kamis (18/6/2026). Rakorsus dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago dan diikuti sejumlah kepala daerah dari provinsi rawan karhutla.
Rakorsus yang diinisiasi Kementerian Kehutanan bersama kementerian dan lembaga terkait itu bertujuan memperkuat koordinasi nasional dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan seiring prediksi musim kemarau yang lebih panjang akibat fenomena El Nino.
Dalam paparannya, Gubernur Muhidin menjelaskan Kalimantan Selatan memiliki karakteristik bentang alam berupa rawa dan lahan gambut yang rentan terbakar saat musim kemarau, terutama akibat penurunan muka air dan aktivitas pembukaan lahan.
Ia mengungkapkan, karhutla di Kalimantan Selatan memiliki pola siklus yang berulang, dengan kejadian besar pada 2011, 2015, 2019, dan 2023. Pada 2023, tercatat sebanyak 2.799 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 190.394,58 hektare.
Untuk menghadapi potensi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan tiga wilayah prioritas penanganan karhutla, yakni kawasan Ring 1 Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru, wilayah utara yang meliputi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, dan sebagian Tapin, serta kawasan Pegunungan Meratus di wilayah timur yang mencakup Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru, dan sebagian Tanah Laut.
Muhidin juga memaparkan perkembangan kondisi terkini berdasarkan data Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (SIPONGI). Pada periode 1 Mei hingga 17 Juni 2026, tercatat 492 titik panas (hotspot) dengan delapan kejadian kebakaran yang menghanguskan lahan seluas 33,52 hektare.
Kabupaten Tapin menjadi daerah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 300 titik, sedangkan luas lahan terbakar terbesar berada di Kabupaten Banjar yang mencapai sekitar 27,8 hektare.
“Vegetasi gambut mengering, muka air menurun, hotspot naik menjelang puncak kemarau Agustus–September 2026,” ujar Muhidin.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemprov Kalimantan Selatan telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur tentang Antisipasi dan Kesiapsiagaan Karhutla 2026 kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota.
Selain itu, berbagai langkah mitigasi telah dilakukan, antara lain pemetaan wilayah rawan, penyusunan zonasi, sosialisasi pencegahan karhutla, latihan dan simulasi, pembangunan embung, kanal, serta pintu air sebagai bagian dari pengendalian kebakaran.
Muhidin menyebutkan sejumlah langkah kesiapsiagaan yang telah dilaksanakan, di antaranya patroli Ring 1 Bandara Syamsudin Noor sejak April 2026, penetapan Status Siaga Darurat Karhutla di Kabupaten Barito Kuala, Apel Kesiapsiagaan di Kabupaten Tapin dan Tanah Laut, serta Apel Siaga Karhutla tingkat provinsi yang dijadwalkan pada awal Juli 2026.
Dalam menghadapi musim kemarau tahun ini, Pemprov Kalsel juga menyiapkan 1.777 personel tim pemadam karhutla, 3.000 personel pendukung, 57 personel pengolah data dan informasi, serta 372 personel patroli dan komunikasi, informasi, serta edukasi (KIE).
Dukungan sarana dan prasarana turut disiapkan, meliputi 68 mobil tangki, 114 kendaraan operasional, 186 kendaraan patroli, serta 337 unit mesin pompa air.
Sementara itu, Menkopolkam Djamari Chaniago menegaskan pengendalian karhutla tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap ketahanan nasional, ekonomi, hingga hubungan diplomatik.
“Keberhasilan pengendalian karhutla bertumpu pada kesiapan dan langkah pencegahan sebelum api membesar, bukan semata-mata memadamkan api saat kebakaran sudah terlanjur meluas,” tegasnya.
Dalam rakorsus tersebut, Kalimantan Selatan masuk dalam enam provinsi yang mendapat perhatian khusus bersama Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah karena memiliki kawasan gambut yang luas dan tingkat kerawanan karhutla yang tinggi.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah dan pemegang izin konsesi kehutanan untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi siklus karhutla yang diperkirakan kembali terjadi pada musim kemarau tahun ini.
Sementara itu, BMKG memprediksi musim kemarau 2026 datang lebih awal, lebih kering, dan berlangsung lebih lama dengan puncak pada Juli hingga September akibat pengaruh El Nino. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah pusat telah mengaktifkan Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026 yang mengintegrasikan pemantauan dini, patroli, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pemadaman darat dan udara, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
