headline9.com, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Tim Tenaga Ahli Gubernur (TAG) membahas strategi percepatan investasi dan ekspor daerah bersama jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Perindustrian dalam Focus Group Discussion (FGD) di Banjarbaru, Kamis (4/6/2026). Forum ini difokuskan pada penguatan iklim investasi, hilirisasi industri, dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
FGD dihadiri para Tenaga Ahli Gubernur, yakni Prof. Gusti Muhammad Hatta, Gusti Yanuar Noor Rifai, Isharwanto, Agus Dian Noor, Ibnu Sina, Ariffin Noor, Tasyriq Usman, Nurul Fajar Desira, dan Noor Rif’at. Turut hadir perwakilan direksi Bank Kalsel, PD Bangun Banua, Biro Perekonomian, Biro Hukum, serta Biro Pemerintahan Setdaprov Kalsel.
Kepala DPMPTSP Kalsel, Endri, memaparkan perkembangan realisasi investasi, potensi daerah, hingga tantangan yang masih dihadapi, termasuk promosi investasi.
Menurutnya, Kalimantan Selatan memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari posisi strategis sebagai jalur perdagangan nasional dan internasional, pembangunan infrastruktur yang terus berkembang, hingga ketersediaan sumber daya alam dan tenaga kerja produktif.
Selain itu, pemerintah daerah terus memperkuat kemudahan berusaha melalui penyederhanaan layanan perizinan yang cepat, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi investor.
Endri mengungkapkan realisasi investasi di Kalimantan Selatan terus menunjukkan tren positif. Nilainya meningkat dari Rp15 triliun pada 2022 menjadi Rp19 triliun pada 2023, kemudian Rp24 triliun pada 2024, dan menembus lebih dari Rp32 triliun sepanjang 2025.
Meski demikian, pemerintah mulai mengarahkan transformasi ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif. Pengembangan investasi diarahkan pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, pariwisata, hingga ekonomi berbasis jasa sebagai upaya mendorong hilirisasi yang mampu menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja.
Sejumlah proyek prioritas juga telah disiapkan, antara lain pengembangan sektor pariwisata dan hospitality, pengelolaan limbah, pembangunan pusat distribusi, hingga industri pengolahan berbasis sumber daya lokal.
Untuk memperluas promosi investasi, Pemprov Kalsel juga mengembangkan aplikasi Bekantan yang memuat berbagai informasi peluang investasi sehingga calon investor dapat mengakses data potensi daerah secara lebih mudah.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Kalsel, Miftahul Chair, memaparkan perkembangan sektor industri, mulai dari perencanaan industri dan perdagangan, Kawasan Industri Khusus (KIK), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hingga berbagai kajian hilirisasi yang tengah disiapkan pemerintah.
Dalam sesi diskusi, para Tenaga Ahli Gubernur memberikan sejumlah masukan strategis. Tasyriq Usman menyoroti perkembangan KEK Mekar Putih di Kabupaten Kotabaru yang masih menghadapi kendala, terutama terkait pembebasan lahan dan sejumlah persoalan teknis lainnya.
Ibnu Sina menyoroti tren investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kalimantan Selatan, sementara Prof. Gusti Muhammad Hatta menekankan pentingnya implementasi nyata kemudahan perizinan agar mampu menarik lebih banyak investor.
Selain itu, Noor Rif’at mengangkat isu perlindungan hukum bagi investor dan upaya pencegahan penipuan investasi sebagai bagian dari penguatan iklim investasi yang sehat.
Melalui FGD ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap lahir berbagai rekomendasi strategis untuk mempercepat investasi, memperkuat hilirisasi industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.
